Beranda Sejarah & Budaya MembukaTabir 3 “Bate” dalam Kacamata sejarah Suku Pattae

MembukaTabir 3 “Bate” dalam Kacamata sejarah Suku Pattae

219
BAGEI TOLAEN !

Menurut para sejarawan Pattae[1], kata Batetangnga muncul pada masa kerajaan Binuang, dimana pada masa itu, pihak kerajaan membagi tiga wilayah kekuasaan. Pembagian wilayah tersebut terdiri dari wilayah Ulu Bate, Bate Tangnga, dan Bate Cappak. Ketiga Bate ini masing-masing dipimpin oleh yang disebut sebagai Tomakaka.

Dari satu wilayah Bate, terdapat beberapa kampung /desa. Bate ini merupakan bahasa bumi pattae yang bisa diartikan sebagai “tapak”. Kita akan membayangkan bahwa “tapak” bentuknya seperti jejak kaki sesungguhnya, kata tapak ini dalam masyarakat pattae merupakan wilayah dimana masyarakat suku pattae’ bermukim. “Bate” ini bersimbol kan sebuah Batu berukuran besar yang terdapat di tiga bate tersebut.

Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu tiga “bate” ini sesuai data dari beberapa sumber baik dari sejarawan Pattae maupun sejarawan Mandar:

“Ulu Bate” (Wilayah Pertama)

Wilayah “Ulu Bate” yang sekarang ini melingkupi 3 desa yaitu wilayah desa Mirring, desa Amola dan desa Paku. Pada masa Kerajaan, wilayah ini dibagi menjadi delapan kampung diantaranya: daerah Pasang di pimpin oleh Tomakaka Pasang, Tanete dipimpin oleh Tomakaka Tanete, Amola dipimpin oleh Tomakaka Amola, Marende dipimpin oleh Tomakaka Marende, Tappina dipimpin oleh Tomakaka Tappina, dan terakhir daerah Tandakan dipimpin oleh Tomakaka Tandakan.

Dengan diangkatnya para Tomakaka oleh Pihak kerajaan Binuang disetiap kampung tersebut, maka mereka para Tomakaka diberikan kekuasaan penuh untuk memimpin wilayahnya masing-masing, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul sebelum diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kerajaan Binuang untuk di musyawarakan.[2]

“Bate Tangnga” (Wilayah Tengah Bate)

Wilayah “Bate Tangnga” yang sekarang ini melingkupi 8 wilayah yaitu; desa Batetangnga, desa Rea, desa Kuajang, desa Kaleok, desa Ammassangan, desaTonyaman dan desa Mammi, yang pada masa kerajaan, 8 wilayah tersebut berpusat di Bate Tangnga dan dipimpin oleh beberapaTomakaka.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, wilayah Bate Tangnga di pimpin oleh 8 Tomakaka yang terdiri dari kampung Penanian, yang dipimpin oleh Tomakaka Penanian, kampung Biru, dipimpin oleh Tomakaka Biru, Rappoang, dipimpin oleh Tomakaka Rappoang, Kanang, dipimpin oleh Tomakaka Kanang, Rea, dipimpin oleh Tomakaka Rea, Mammi, dipimpin oleh Tomakaka Mammi dan Manye-Manye (yang sekarang menjadi Passembaran), di pimpin oleh Tomakaka Manye-Manye.[3]

Menyelesaikan perkara dalam pada wilayah BeteTangnga, sama halnya dengan Ulu Bate, dimana para Tomakaka menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah di pimpinnya, dan apabila terjadi cekcok antara kampung dalam kawasan Bate Tangnga, maka masalah dapat di musyawarahkan untuk mencapai mufakat.

Apabila dengan beberapa Tomakaka masih belum bisa menemukan titik temu dalam lingkup Bate Tangnga, maka masalah tersebut kemudian diserahkan kepada pihak Kerajaan Binuang, yang ditangani langsung oleh Pappuangan Binuang sebagai pembantu Raja.

“Cappak Bate” (Wilayah Ujung Bate)

Wilayah “Cappak Bate” sekarang ini melingkupi wilayah Kel. Darma, Kel. Pekkabata, Kel. Sulewatang, Kel. Wattang, Kel. Polewali, Kel. Lantora, Kel. Takatidung, Kel. Madatte, dan Kel. Manding, dari sepuluh wilayah ini, berpusat di Kel. Darma dan dipimpin oleh beberapa Tomakaka.

Adapun wilayah dalam Cappak Bate pada masa kekerajaan yaitu: kampung Dara’ dipimpin oleh Tomakaka Dara’, Sulewatang dipimpin oleh Tomakaka Sulewatang, Manding dipimpin oleh Tomakaka Manding, kampung Jambu dipimpin oleh Tomakaka Jambu, dan kampung Kirri-Kirri dipimpin oleh Tomakaka Kirri-Kirri.

Seperti ke dua Bate sebelumnya, para Tomakaka Cappak Bate diberikan kewenangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam tiap-tiap wilayahnya, dan apabila Cappak Bate tidak bisah menyelesaikan suatu permasalahan maka diserahkan kepada pihak kerajaan Binuang.[4]

Kata “Bate” ini, selain diartikan sebagai wilayah, juga bisa bermakna suatu Lembaga Perwakilan Masyarakat di hadapan Raja, sehingga setiap keputusan Raja Binuang dalam pemerintahan, merupakan hasil musyawarah antara tiga Bate mulai dari Ulu Bate, Bate Tangnga dan Cappak Bate dengan Raja sendiri.

Apabila dianalogikan dalam sistem Indonesia maka “Bate” ini merupakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Peresidennya adalah Raja. Ketika Bate selayaknya DPR maka Tomakaka di analogikan sebagai anggota Dewan, yang mewakili masyarakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan kondisi ini maka Raja (Raja Binuang) tidak bisa bersikap dan bertindak semenah menah dalam mengambil setiap keputusan tanpa melalui musyawara antar tiga Bate.

Penulis: Aminuddin, S.H (Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Mks)

Catatan Kaki:

[1]H. Saraila, t.th.k, Imam Mesjid dan Sejarawan Pattae (Binuang: 21 Juli 2013).

[2]Lihat, Suradi Yasil, Ensiklopedi: Sejarah ,Tokoh dan Kebudayaan Mandar, Edisi II (Yongyakarta: Lkis, 2004), h. 143.

[3]Tengguru Matta, t.th.k, Tomakaka Penanian (Binuang: 06 Juni 2013).

[4]Lihat, Suradi Yasil, Ensiklopedi: Sejarah ,Tokoh dan Kebudayaan Mandar,Edisi II, h. 144.