Akmal Dorong Kolaborasi untuk Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan Bencana
Akmal Malik, saat membuka membuka Pelatihan Early Warning System Se- Provinsi Sulawesi

Pejabat Sementara Gubernur Sulbar, Akmal Malik, membuka Pelatihan Early Warning System se- Provinsi Sulawesi, melibatkan seluruh Forkopimda, dan Instansi terkait di Mako Brimob Polda Sulbar, Senin 7/11/2022.

Akmal, mengatakan, melalui kegiatan pelatihan sebagai langkah baru untuk membentuk kesiapsiagaan Sulbar menghadapi bencana.

“Saya jujur kegiatan ini diinspirasi kejadian beberapa waktu lalu yaitu bergesernya bukit di Desa Onang yang menutupi jalan lintas Sulawesi dan informasi pertama saya dapatkan dari Polda,” katanya.

Ia bersyukur, kejadian itu dapat di tangani dengan cepat berkat kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pihak.

Namun, yang menjadi perhatian serius menurutnya adalah bagaimana menyiapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Apalagi, Sulbar memiliki potensi bencana paling tinggi di seluruh Indonesia.

“Khusus di Sulawesi Barat berdasarkan data indeks risiko bencana tahun 2021. Sulawesi Barat mempunyai skor resiko yang paling tinggi yaitu 164,85 point,” katanya.

Pelatihan Early Warning System se- Provinsi Sulawesi di Mako Brimob Polda Sulbar, Senin (7/11).

Ia mendorong, agar seluruh pihak berkolaborasi melakukan kewaspadaan terhadap kebencanaan di Sulbar.

“Kuncinya ada di kolaborasi, mohon hilangkan spirit yang mementingkan diri sendiri. Saya minta ketika ada kejadian bencana semua pihak bergerak, harus ada kolaborasi pemerintah Provinsi dan kabupaten dan instansi terkait,” ucapnya.

Sebab menurutnya, lanjut Akmal Malik, penyelesaian persoalan tidak bisa di lakukan secara sendiri-sendiri, namun, harus secara bersama. Termasuk melibatkan OPD terkait. Ia pun menekankan agar dalam pelatihan yang di gelar melahirkan output sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP).

“Kita ingin outputnya dapat mengidentifikasi titik-titik potensi bencana di seluruh kabupaten,”
Tolong juga di buatkan Sop-nya,”
ungkapnya.

Kalaksa BPBD Sulbar Amri Ekasakti, mengatakan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah mengingat tingginya potensi bencana terjadi Sulawesi menjadi perhatian serius.

“Utamanya, tindakan nyata terhadap penanggulangan bencana di jalur Sulawesi agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lancar,” tutupnya. (rls)