Sulfa Raeni
Polewali Mandar
Sejumlah aktivis anti korupsi dan sejumlah Mahasiswa yang bergabung dalam Jaringan Oposisi Loyal (JOL) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis (24/4/2025).
Dalam aksinya, mereka membakar Ban dan teriak menuding sejumlah dugaan penyimpangan serius di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman, mulai dari manipulasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), korupsi anggaran, hingga hoaks tentang defisit anggaran.
Koordinator aksi, Zubair dalam orasinya secara lantang menyebut bahwa defisit yang selama ini digaungkan Pemkab adalah kebohongan publik. Ia merujuk pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2023 yang menurutnya mencapai Rp170 miliar.
“Defisit itu hoaks. Ada Silpa Rp170 miliar. Utang yang disebut-sebut itu hanyalah kedok menutupi korupsi,” ujar Zubair.
Lebih jauh, ia menuduh ada keterlibatan mantan Bupati dan mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam dugaan korupsi sejak 2020. Zubair juga memperingatkan Bupati Samsul Mahmud agar tidak ikut terseret dengan membatalkan tanda tangan pada dokumen LKPJ yang dianggap bermasalah.
“Kalau LKPJ itu palsu, semua Kepala OPD harus masuk penjara. Kalau benar ada uang Rp170 miliar, tunjukkan. Kalau tidak, itu pemalsuan,” tegasnya.
Zubair mengklaim telah memberi peringatan sebelumnya agar Bupati tidak sembarang menandatangani LKPJ tanpa kajian bersama. Ia bahkan menyatakan akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum.
“Jangan ajak audiensi. Panggil Kejaksaan, panggil Polres. Bongkar siapa yang bertanggung jawab. Dia yang harus bayar, bukan Pemkab,” katanya.
Orator lainnya, Lazuardi Arka, menambahkan bahwa pemerintah terlihat abai dan tidak transparan terhadap berbagai persoalan anggaran. Ia menyoroti inkonsistensi antara laporan keuangan dan kenyataan di lapangan.
“Duit ada, tapi diberitakan defisit. Ini menunjukkan buruknya integritas dan kejujuran pemerintah,” ucapnya.
Aksi itu akhirnya direspons dengan pertemuan terbuka bersama pejabat Pemkab, termasuk Asisten I Agusniah Hasan Sulur, Asisten II Arifin Yambas, serta Kepala Bagian Keuangan Muh. Nawir serta kepala OPD lainnya.
Agusniah yang juga anggota tim penyusun LKPJ menegaskan bahwa penyusunan laporan telah sesuai regulasi, berdasarkan sistem dan data riil dari masing-masing OPD.
“Tidak ada rekayasa. Semua sudah by sistem dan dicocokkan dengan manual oleh OPD. Saat ini sedang dikaji bersama DPRD,” jelasnya.
Agusniah pun mengakui bahwa kondisi keuangan daerah sejak 2023 memang tidak stabil, dan beberapa temuan tengah diperiksa oleh BPK serta Inspektorat. Ia menekankan bahwa jika ada pelanggaran, maka itu adalah tanggung jawab oknum, bukan institusi.
“Kalau ada kesalahan implementasi, itu jadi tanggung jawab oknum pelaksana. Pemeriksaan masih berjalan dan akan kami serahkan ke APH jika ditemukan pelanggaran,” pungkasnya.
