Alokasi Dana Hibah Pemda Polman Dipertanyakan Lembaga KPA

Alokasi Dana Hibah
Pengurus LKPA Polman saat bertemua unsur Pemda Polman, menjelaskan terkait alokasi dana hibah, di ruang rapat asisten II, Rabu (6/10/2021)

Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) mempertanyakan alokasi dana hibah Pemerintah Darah (Pemda) Kabupaten Polewali Mandar ke beberapa lembaga/organisasi karena dinilai ada indikasi korupsi.

Lembaga yang dimaksud yakni, Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Polewali Mandar dengan dana hibah sebesar Rp 1,5 Milyar, Unit Transfusi Darah (UTD) Polewali sebesar Rp 2 Milyar di tahun anggaran 2020.  

Dimana, kedua organisasi tersebut, dipimpin Hj. Jumriah yang diketahui merupakan istri Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, dan dr. Hj. Andi Emy Purnama Natsir, anak wakil Bupati Polman M Natsir Rahmat.

Selain itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Polman mendapat bantuan alokasi dana hibah sebesar Rp 3 Milyar, ikut mendapat sorotan dari LKPA.

“Data yang kami pegang secara berturut-turut 2019 dan 2020 PMI, UTD dan KONI. Menerima dana hibah dari Pemkab Polman,” ungkap Ketua Umum LKPA Zubair, Rabu (6/10/2021).

Terindikasi ada tindak korupsi, karena selama pandemi Covid-19, organisasi PMI dan KONI, kata Zubair, tidak ada kegiatan. Sementara, organisasi tersebut mendapat dana hiba hingga miyaran rupiah. Sedangkan UTD, diketahui merupakan lembaga naungan PMI Cabang Polman. Fokus hanya pada persoalan donor darah, yang menurutnya, tidak membutuhkan banyak anggaran.

“Sementara kita ketahui bersama di PMI dan KONI tidak ada kegiatan karena pandemi covid-19. Kemudian UTD yang satu naungan dengan PMI menerima dana sampai milyaran. Padahal kita tahu, kegiatan UTD ini hanya mendonor,” tambahnya.

Mengetahu hal itu, Zubair bersama pengurus LKPA lainnya pun mendatangi kantor Bupati Polman. Meminta Pemda memperlihatkan SK (Surat Keputusan) serah terima dana hibah kepada ketiga organisasi tersebut, mulai tahun 2014 – 2021 dalam jangka waktu 14 hari kedepan.

Apabila dalam jangka waktu yang telah tentukan, dan Pemda tak mampu memperlihatkan bukti dokumen serah terima dana hibah secara terbuka. Ungkap Zubair dengan tegas, patut diduga ada praktek korupsi atas penyaluran dana hibah tersebut.  

“Saya tantang Bupati untuk memperlihatkan dokumennya. Kalau tidak mampu, berarti patut di duga ada korupsi,” Tegasnya.

Alokasi Dana Lain yang Dipertanyakan LKPA

Selain Meminta Bupati Polman memberikan seluruh dokumen realisasi anggaran belanja dana hibah 2019 – 2020. LKPA juga mendesak Bupati Polman, memberikan data terkait realisasi belanja sewa sarana mobilitas kendaraan roda empat TA 2014 – 2020,  yang tendernya, dimenangkan CV. Binanga dan CV Mario Utama.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak Bupati Polman membuka dan memberikan seluruh dokumen LPJ Kepala Desa se Kabupaten Polman, tentang pengelolaan anggaran dan alokasi dana Desa TA 2020.

Sebelumnya, Pengurus LKPA diterima di ruang rapat Asisten II Pemda Polman oleh Asisten I Agusniah Hasan Sulur, bersama Kepala Inspektorat Ahmad Syaifuddin. Hadir pula Kepala Dinas PMD Andi Nursami Masdar, Kabag Prokopi Aco Musaddad, Kabag Umum A. Rajab, dan Kasatpol PP Arifin Halim.

Pada pertemuan itu, setelah mendegar pemaparan ketua LKPA Zubair, Asisten I Agusniah, mengaku tak bisa memberikan penjelasan karena menurutnya, yang berkompeten menjelaskan hal itu adalah Kabag Keuangan. Namun, sepengatahuan dirinya, tahun ini ada perubahan aturan terkait dana hibah.

Tak puas dengan jawaban tersebut, LKPA kemudian bertolak ke DPRD Polman, untuk meminta dan mendesak DPRD Polman segera membentuk pansus terkait sewa kendaraan roda empat, dana hibah dan pansus Pilkades dan Dana Desa.[*]