Tak terlibat dalam rotasi jabatan lingkup Pemerintah Kabupten Polewali Mandar (Polman). Sekretaris Daerah (Sekda) Polman Andi Bebas Menggazali murkah.
Menjabat sebagai Sekda Pemda Kabupaten Polman. Andi Bebas, mengaku sudah dua kali tak dilibatkan dalam rotasi jabatan.
“Sudah kedua kalinya saya tidak dilibatkan, dan sampai sekarang saya tidak pernah melakukan penandatanganan SK (surat keputusan) untuk pejabat yang sudah dilantik,” ungkapnya, Selasa (15/8/2023).
Menurutnya, hal itu tentu melanggar aturan perundang-undangan. Sebab, jabatan Sekda merupakan panglima ASN yang dalam proses rotasi jabatan harus dilibatkan.
“Kalau dibilang sadis yah sadislah..! Kalau di jalur trail yah Extrim lah…!! Rotasi pertama itu lebih sadis lagi. Karena saya, tidak di tempat diadakan mutasi,” ungkapnya.
Sebagai Sekda, kata Andi Bebas, tentu sangat memahami betul kinerja, kompetensi, dan juga kwalifikasi setiap ASN di wilayahnya.
Untuk itu, tindakan mengesampingkan Sekda dalam rotasi pejabat sangat ia sayangkan terjadi di Pemerintah Kabupaten Polman.
Dalam aturan rotasi jabatan, kata Andi Bebas, Sekda lah yang lebih berwenang ketimbang Bupati yang posisi hanya sebagai jabatan politis.
Selain itu, ia juga mengomentari soal lambatnya kerja-kerja OPD karena di isi SDM yang tidak sesuai dengan bidangnya.
Oleh karena itu, ia berharap kedepan ada evaluasi yang harus sesuai dengan aturan yang ada untuk membangun daerah Kabupaten Polman.
Ditempat berbeda, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar menjelaskan, Sekda tidak mungkin dilibatkan karena Mutasi hari ini adalah mutasi yang tertunda dan itu sudah terkonfirmasi di BKDD.
“Inikan mutasi yang tertunda, jadi pak Sekda harus tau kalau ini bukan mutasi yang baru-baru. Ini mutasi yang tertunda jadi pasti beliau (Sekda) dilibatkan, dan kalau mau dilibatkan yah rajin-rajin masuk Kantor,” jelas Bupati Polman.
Adapun rotasi jabatan yang dilakukan di ruang Pola Kantor Bupati Polman sebanyak 144 orang yang dilantik dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional dilingkungan Pemerintah Polman.[*]