Sulfa Raeni
PaTTaE.com – POLMAN | Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Polewali Mandar melakukan aksi didepan Kantor Daerah (Bupati) menuntut kesejahteraan Anggota BPD yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABEDNAS), Kamis (10/9/2020).
Sekitar ratusan massa aksi dari anggota BPD disleuruh desa saat mendatangi kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Polewali Mandar, langsung ditemui Sekda Polman Andi Bebas Manggazali.
Pada pertemuan itu, hadir pula Kepala Dinas PMD Aswar Jasin, Ketua Apdesi Polman Darwis. Bagian Hukum Jasrat dan beberapa perwakilan BPD yang tergabung dalam ABEDNAS Polman.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat asisten II sempat memanas lantaran massa aksi Bupati Polman tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Massa Aksi yang terdiri dari Anggota BPD dari berbagai desa tersebut. Meminta Bupati selaku pemangku kebijakan hadir memberikan jawaban atas apa yang menjadi tuntutan mereka.
“Kami datang hari ini ingin mendengarkan jawaban tuntutan kami untuk itu kami mengharapkan jawaban pak Bupati bukan lagi menyampaikan aspirasi.” terang Ketua ABEDNAS Polman Umar.
Meski demikian, pertemuan tersebut tetap berjalan meski tanpa kehadiran Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar.
Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABEDNAS) saat ditemuai awak media mengatakan, Poin tuntutan yang menjadi kewenangan Bupati akan di mediasi untuk bertemu langsung denga Bupati.
“Nanti hari senin kita akan adakan pertemuan tindak lanjut untuk SKPD terkait atau dinas terkait untuk berbicara tentang tekni. Solusi yang sudah disetujui oleh pak Sekda. Termasuk berkaitan dengan tuntutan yang kami inginkan,” ucap Umar Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABEDNAS) Polewali Mandar.
Ada pun tuntutan para anggota BPD Polman yakni; (1) peningkatan kapasitas SDM BPD melalui Bimtek, (2) Tidak ada pemotongan ADD maupun DD tanpa melalui Musdes, (4) Mendukung anggaran penyusunan Perdes dalam setiap APB Desa, (5) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Polewali Mandar agar dilibatkan dalam penyusunan Perda dan Perbub, (6) Pengadaan kantor BPD yang layak, (7) Anggaran Dana Desa 15% dari DAU dan DBH.
Sekda Polman juga menyampaikan, tuntutan ABEDNAS Polman akan diakomodir karena dianggap sudah sesuai dengan perintah undang-undang.
Menindak lanjuti hal itu, Sekda mengaku dalam waktu dekat akan melakukan rapat bersama OPD terkait.
Kepala Dinas PMD Polman Aswar Jasin mengatakan, selalu merespon apa yang menjadi tuntutan anggota BPD dan terkait tuntutan peningkatan kapasitas anggota BPD sudah ada beberapa Desa yang melaksanakan hal tersebut.[*]
