Anggota DPRD Lukman, Sayangkan Ponpes Al Ikhlas Tahan SKL Santrinya

Anggota Komisi IV DPRD Lukman
Anggota Komisi IV DPRD Lukman

Anggota Komisi IV DPRD Polman Lukman menyayangkan musibah yang menimpa salah satu santri Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko, yang terancam putus sekolah lantaran tak mendapat Surat Keterangan Lulus.

“Saya Lukman ketua Fraksi Hati Nurani Sejahtera yang saat ini berada di Komisi IV DPRD Polman. Sangat menyayangkan salah satu santri yang terancam putus sekolah karena tidak diberi SKL oleh pihak sekolah Pesantren,” tegas Lukman, via WhatsApp, Selasa (21/6/2022).

Santri Berinisial RF(16) yang baru lulus SMP Ponpes Al Ikhlas Lampoko, terancam putus sekolah karena pihak Ponpes menahan SKL RF dengan alasan belum melunasi tunggakan iuran bulanan kesejahteraan.   

Terkait hal itu, Lukman, menuturkan agar pimpinan pondok pesantren segera menyelesaikan persoalan. Selain itu, ia juga meminta Kemenag Polman turut terlibat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sangat disayangkan ketika ada salah satu generasi bangsa yang masih ingin sekolah. Tapi, hanya karena persoalan surat keterangan lulus sehingga ia terancam putus sekolah,” terangnya.

Bila persoalan tersebut tak kunjung diselesaikan oleh kedua belah pihak. Lukman, menegaskan akan meminta pimpinan komisi IV DPRD memanggil pihak Pondok Pesantren dan Kemenag Polman untuk diselesaikan diruang Komisi IV DPRD Polman.

“Betul yang disampaikan (buku) “Orang Miskin Dilarang Sekolah” dan kejadian tersebut sudah terjadi di Polewali Mandar ternyata,” ungkapnya.

Selain itu, Legislator PKS itu juga mempertanyakan dana BOS yang di kucurkan pemerintah ke pihak sekolah. Sehingga mengharuskan menahan SKL yang sudah tentu mengganggu keberlanjutan masa depan siswa menuntut ilmu.[*]