Anggota DPRD Polman Ikut Menolak UU Cipta Kerja

Anggota DPRD Polman
Beberapa Anggota DPRD Polman duduk bersama Massa aksi mendukung pencabutan UU Cipta Kerja

PaTTaE.com – POLMAN | Aksi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law melebar hingga ke berbagai daerah. Di Polewali Mandar sendiri, tak hanya dari kalangan mahasiswa, Anggota DPRD Polman pun ikut menolak UU Ciptaker/Omnibus Law.

Pernyataan sikap Anggota DPRD di Polman saat para demonstrasi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Polman Bergerak  melakukan aksi demonstrasi menolak secara keseluruhan UU Cipta Kerja.

Aliansi yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Rakyat Kuasa, HMI, Pemura, Himagris, Himagrotek, HMJ Peternakan, HMJ PPKN. Ada pula LMND, BEM STISIP, GMNI, GMKI dan PMK Unasman, lakukan aksi di Depan Kantor DPRD Polman, Kamis 8/10/2020.

Massa aksi yang berjumlah ratusan orang tersebut, menyatakan sikap menolak secara keseluruhan UU Omnibus Law yang telah disahkan pihak DPR-RI pada 5 Oktober 2020 kemarin.

Ketua Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) Ame Rialdi, menjelaskan kehadiran beberapa lembaga mahasiswa, tak lain untuk menolak secara keseluruhan UU Omnibus Law dan mendorong pencabutan UU Cipta Kerja.

Adanya aksi penolakan UU Cipta Kerja itu, di respon Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Polewali Mandar Hamzah Samsuddin dan beberapa anggota dewan lainnya dengan memberikan dukungan pencabutan UU Omnibus Law tersebut.

“Kami sadar bahwa kehadiran adik-adik semua disini tidak lain adalah untuk memperjuangkan nasib rakyat.” tuturnya

Menurut Hamzah, UU Cipta Kerja sebagai payung hukum memajukan ekonomi Negara, dinilai akan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk itu, UU Omnibus law secara keseluruhan harus ditolak.  

“Atas nama pimpinan yang dihadiri beberapa anggota dewan secara kelembagaan menyatakan mendukung pencabutan UU Cipta kerja,” Jelasnya

Mendengar hal tersebut, massa sontak teriak bergemuru. Para angota dewan pun menandatangani surat pernyataan penolakan dari Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Suaib selaku selaku Jenlap aksi juga mendesak semua pimpinan DPRD Polman secara kelembagaan ikut andil dalam menolak rancangan UU Omnibus Law.[*]