Berikut 23 Rekomendasi DPRD Polewali Mandar atas LKPJ Tahun 2020

Rekomendasi DPRD Polewali Mandar Terhadap Dokumen LKPJ Bupati
Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud Serahkan Rekomendasi DPRD Polewali Mandar kepada Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar pada rapat paripurna, Senin 10/5/2021.

DPRD Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan 23 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun 2020.

Rekomendasi tersebut, diserahkan langsung Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud kepada Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar. Pada rapat paripurna yang diselenggarakan di gedung DPRD Polewali Mandar, Senin 10/5/2021. 

Beberapa hal yang mendapat rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Polewali Mandar yaitu: Pertama, Terkait dokumen LKPJ yang pengaturannya dijabarkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020. Kedua, terhadap manajemen sumber daya dan tata kelola pemerintahan. Ketiga, terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan Keempat, terhadap pencapaian visi misi Bupati Polewali Mandar.

Adapun 23 rekomendasi tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rekomendasi DPRD Polewali Mandar Terhadap Dokumen LKPJ Bupati

  • Bupati Polewali Mandar melakukan evaluasi terhadap tim penyusun LKPJ, baik dalam hal kapasitas personal maupun dalam hal koordinasi, agar LKPJ lebih berkualitas. Baik dari sisi sistematika, maupun substansinya.
  • Penyusunan LKPJ maupun dokumen pembangunan lainnya (perencanaan maupun evaluasi), senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis dokumen terkait. baik sistematika, cakupan, maupun waktu penyusunan/penyampaian.
  • Memperjelas kembali Indikator Kinerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara konsisten dan dapat diukur.
  • Seluruh perangkat daerah harusnya menyajikan hasil capaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatannya dalam bentuk outcome secara jelas dan rinci. Termasuk analisis kinerja agar dapat menjadi sumber pembelajaran untuk di replikasi, atau untuk melakukan perbaikan
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tetap menjunjung tinggi asas/prinsip Transparansi dan akuntabilitas, khususnya relokasi dan refocussing anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
  • Dalam penyusunan LKPJ berikutnya, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar konsisten terhadap target indikator sebagaimana ditetapkan dalam RKPD/RPJMD.

Rekomendasi DPRD Polewali Mandar Terhadap Manajemen Sumberdaya dan Tatakelola Pemerintahan.

  • Bupati Polewali Mandar senantiasa meningkatkan kompetensi aparatur dan manajemen sumber daya manusia, penempatan pejabat tetap menganut prinsip the right man on the right place serta peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.
  • Bupati Polewali Mandar disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa OPD dengan kinerja yang tidak optimal. Terutama terkait data kemiskinan yang selalu menjadi polemik.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar disarankan untuk senantiasa melaksanakan koordinasi efektif guna membangun sinergitas antara OPD dan Instansi terkait, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program prioritas agar tercapai output yang optimal, dan tidak terkesan adanya ego sektoral.
  • Bupati Polewali Mandar mengevaluasi dan memangkas jabatan-jabatan struktural pada perangkat daerah yang kurang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik, serta mengurangi penggunaan tenaga kontrak dengan mengoptimalkan penugasan ASN (kecuali pada OPD dengan beban kerja yang tinggi)
  • Bupati Polewali Mandar memberikan reward terhadap ASN yang memiliki kinerja terbaik. Termasuk memberikan tunjangan kinerja sebagai motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Rekomendasi  DPRD Polewali Mandar Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar segera melakukan berbagai upaya efektif untuk mendorong peningkatan PAD di tahun-tahun mendatang. Hal itu direkomendasikan agar mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dalam mendanai pembangunan, misalnya dengan menyusun kebijakan terkait Pajak dan retribusi daerah. Melengkapi sarana dan prasarana serta mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi sumber PAD.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melakukan evaluasi atas kerja sama pengelolaan/pemanfaatan asset dan kekayaan daerah untuk lebih mengoptimalkan PAD.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar disarankan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja pegawai agar alokasi belanja pegawai /belanja operasional dapat diperkecil.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar konsisten dalam perencanaan dan penganggaran, mengalokasikan anggaran secara proporsional dengan tetap berpedoman pada prinsip “Money Follow Programs”, sehingga tidak terkesan adanya “Plotting Anggaran (sepihak)”

Rekomendasi DPRD Polewali Mandar Terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati Polewali Mandar

  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyusun program/kegiatan yang lebih strategis untuk pengembangan SDM khususnya meningkatkan capaian kinerja terhadap indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk pertumbuhan IPM.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sesuai Perbup Nomor 25 Tahun 2020.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar lebih fokus dalam menyusun program/kegiatan untuk pemulihan ekonomi dengan membuka peluang dan kesempatan kerja serta menyediakan sarana/prasarana produksi. Termasuk bantuan modal usaha untuk pemberdayaan dan pertumbuhan UMKM.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar lebih kreatif, inovatif dan berkeadilan pengembangan kawasan maupun komoditas berdasarkan potensi lokal untuk peningkatan daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun program pembangunan infrastruktur mempertimbangkan asas dan prinsip penentuan prioritas.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan potensi unggulan dan pembangunan infrastruktur/penyediaan sarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, misalnya pembangunan irigasi dan penyediaan sarana alat tangkap.
  • Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun Program/kegiatan. Senantiasa mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (KLHS-TPB). Termasuk yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait pengelolaan persampahan yang minim sarana dan prasarana.
  • Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Perencanaan berdasarkan data yang valid dan akurat.

Menutup rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Polewali Mandar, DPRD berharap, dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Pemkab Polman. Baik ditahun anggaran berjalan, maupun pada tahun anggaran berikutnya.(*)