Tim Redaksi
Setiap perusahaan seperti mobil yang membutuhkan bahan bakar agar terus berjalan, maka industri ini harus kita dukung agar tetap beroperasi,” ujar Gubernur Sulbar.
Polewali Mandar
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, mendukung hilirisasi industri di sektor pertanian dan kehutanan.
Hal itu Ia sampaikan saat mengunjungi pabrik getah pinus dan pabrik kelapa PT Kencana Hijau Bina Lestari di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), pada Selasa (18/3/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama Bupati Polman Samsul Mahmud, Wakil Bupati Andi Nursami, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, serta sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulbar.
Gubernur Suhardi menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan industri pengolahan getah pinus dan kelapa yang ada di derah Binuang, Kabupaten Polman.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan produk getah pinus dapat diolah secara final di Sulawesi, mengingat hanya ada dua pabrik sejenis di wilayah ini, yaitu di Polman dan Gowa, Sulawesi Selatan.
“Ini akan menjadi bahan diskusi dengan Gubernur Sulsel agar produksi getah pinus bisa dimaksimalkan di Sulawesi,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong hilirisasi produk pertanian, termasuk getah pinus, beras, dan sawit.
Jika kendala dalam operasional pabrik, perusahaan dapat melaporkan dan berkoordinasi dengan Bupati, lalu ke pemerintah provinsi.
“Jika masih sulit diselesaikan, kami akan membantu agar hilirisasi ini bisa berjalan sesuai dengan program pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kendala Bahan Baku dan Harapan Pengusaha
Site Manager PT Kencana Hijau Bina Lestari, Iputu Gede, mengapresiasi dukungan pemerintah dalam pengembangan industri pengolahan getah pinus dan kelapa. Namun, ia mengungkapkan bahwa pasokan bahan baku masih menjadi tantangan utama.
“Kami hanya bisa memenuhi 15 persen dari kapasitas produksi pabrik. Saat ini, produksi getah pinus hanya bisa berjalan satu minggu dalam sebulan,” katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan operasional, perusahaan mengembangkan sektor pengolahan kelapa agar tenaga kerja tetap terserap.
“Kami beralih ke pengolahan kelapa agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Saat ini, ada 118 karyawan aktif, dan untuk pabrik kelapa, kami akan membutuhkan sekitar 200 tenaga kerja,” tambahnya.
Iputu Gede berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal regulasi, pengadaan bahan baku, serta kemitraan dengan petani agar industri ini dapat berkembang lebih baik.
“Jika ada dukungan dari pejabat daerah, tentu akan lebih mudah bagi kami dalam menjalankan produksi,” pungkasnya.
Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat hilirisasi industri pertanian dan kehutanan.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.[*]
