BPKP Sulbar Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan & Pembangunan Desa

Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Polman gelar workshop pengelolaan keuangan dan pembangunan Desa.

Mengusung tema, “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” kegiatan tersebut, berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati Polman, Selasa (24/10/2023).

Dibuka langsung Asisten III Setda Polman Muhammad Nawir, kegiatan tersebut hadir, unsur perangkat daerah, camat, dan kepala desa serta perangkat desa di Kabupaten Polewali Mandar.

Muhammad Nawir dalam sambutannya menyampaikan, 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar, seluruhnya telah menerapkan siskeudes secara online. Ia berharap informasi pengelolaan keuangan desa itu lebih cepat diperoleh.

Selain itu, juga dapat memenuhi salah satu unsur Penilaian MCP KPK. Untuk itu segenap unsur pengawasan baik di BPKP Sulawesi Barat maupun jajaran pemerintahan kabupaten Polewali Mandar dapat bersinergi satu sama lain. Bersatu padu dalam upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dan pengawasan keuangan desa.

“Agar tercipta akuntabilitas keuangan desa yang semakin baik, terbebas dari maladministrasi maupun tindakan yang mengarah praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Nawir”.

Dalam kegiatan itu, hadir pula Sappe M P Sirait, sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Bertindak sebagai narasumber terkait Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Arah Kebijakan Tahun 2024.

Sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan itu menyampaikan kondisi Desa saat ini.

Sirait memaparkan, tingkat kemiskinan di desa sesuai data BPS Maret 2023 mengalami penurunan dengan persentase 12,22%. Meski demikian, angka tersebut masih cukup tinggi.

Sementara untuk angka stunting sesuai data SSGI 2022 masih tinggi yaitu mencapai 21,6 %. Sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%.  

Untuk itu, rancangan Penggunaan Dana Desa fokus 4 program utama yaitu, penanganan kemiskinan ekstrem, program penurunan stunting, program ketahanan pangan dan hewani,  serta dana operasional pemerintah Desa.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Harry Bowo dalam paparannya menyampaikan, berdasarkan data hasil pengawasan tahun 2023. Dana Desa merupakan sumber pendapatan terbesar di desa mencapai 66,88%. Sedangkan proporsi PADes terhadap total pendapatan desa hanya sebesar 0,02%.

“Rendahnya PADes menggambarkan belum optimalnya desa dalam menggali sumber pendapatannya sendiri (kemandirian desa). Berdasarkan potensi atau produk unggulan di desa.” ungkap Harry.

Adapun hasil pengawasan BPKP tahun 2023 di Kabupaten Polewali Mandar terkait Akuntabilitas Perencanaan Desa yaitu belum disusunnya peta jalan SDG’s. Sebab menjadi pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, Akuntabilitas Keuangan khususnya belanja belum memadai. Akuntabilitas Aset Desa antara lain belum diterbitkannya peraturan bupati terkait pengelolaan aset desa.

Pada pelaksana Workshop terkait Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Harry berharap mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Selain itu akuntabel dan transparan serta mendorong tranformasi ekonomi desa yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat desa.[*]