Sulfa Raeni
Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (DPP LKPA RI) gelar aksi unjuk rasa, mendesak pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, membentuk Satgas mafia anggaran daerah di depan kantor Bupati dan Kantor DPRD Polewali Mandar, Senin 30/11/2020.
Mereka juga mendesak pimpinan DPRD Polman membentuk Pansus Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dan Penggunaan anggaran dan Covid-19.
“Kami hadir kembali menyuarakan aspirasi karena kami yakin adanya mafia anggaran di Kabupaten Polman,” Teriak Zubair ketua umum DPP LKPA RI saat berorasi depan kantor Bupati Polman, Senin (30/11).
Dengan membentangkan spanduk ajakan bertuliskan “KPK Ayo Ke Bulo, KPK Ayo ke Sekolah“. Mereka juga mempertanyakan terkait pengadaan lahan objek wisata Bulo yang menggunakan anggaran APBD.
“Kami meminta kejelasan obyek wisata Kebun Raya Bulo dalam hal status kepemilikan lahan karena banyak nya anggaran APBD dan APBN yang dikucurkan ke Kebun Raya Bulo sedangkan lahan yang ada di Bulo mayoritas milik rakyat,” Lanjutnya
Saat melakukan aksi di depan Kantor DPRD Polman. Mereka sempat menyinggung soal hadirnya tim Penyidik KPK ke Polman beberapa waktu lalu.
Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di Polman guna mengusut penggunaan APBD tahun anggaran 2016-2017. Melibatkan beberapa anggota DPRD yang masih aktif hingga sekarang.
Dengan hadirnya KPK di Polman, mereka menganggap. Hal itu, merupakan isyarat bahwa Kabupaten Polewali Mandar tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terutama penggunaan anggaran daerah.
“Kami warga Polman sangat malu dengan kedatangan KPK di Kabupaten Polman,” Ungkap salah satu pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Polman.
Menutup aksinya, LKPA RI meminta anggota DPRD periode 2019 – 2024, agar menjaga kejujuran dalam hal pengawasan. Apalagi dimasa pandemi Covid-19, yang begitu banyak mendapat kucuran dana.
Sekitar Pukul 12.10 Wita aksi unjuk rasa pun selesai dengan aman. Massa aksi yang mendesak Bupati Polman untuk membentuk Satgas mafia anggaran, pun membubarkan diri dengan tertib.
