Darurat Kualitas, Cuitan Picu Riuh Elit Politik Nasional

Politik Nasional
Foto: Denny Indrayana

Beberapa waktu  lalu Denny Indrayana, yang masih menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek “payment gateway di Kemenkumham” berhasil membuat riuh politik Indonesia yang memang sangat labil. Denny mengaku bahwa cuitannya tentang bocornya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibaca sebanyak lebih dari 4 juta kali.

Denny mengaku senang setelah cuitannya direspons oleh Presiden RI ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) , Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), mantan Ketua MKRI, Mahfud MD, dan mantan Ketua MKRI Jimly Asshiddique.

Bahkan cuitan Denny tersebut dijadikan rujukan oleh pimpinan 8 Fraksi DPR RI menggelar konferensi pers menekan dan mengancam MKRI. Ancaman evaluasi anggaran dan kewenangan melalui revisi UU MKRI disebut akan dilakukan DPR RI jika gugatan terkait perubahan sistem Pemilu dari terbuka menjadi tertutup dikabulkan. Hingga media nasional mengalokasikan waktu panjang menggelar dialog, mengulas, membahas “rumor, gosip, dan kabar burung” Denny.

Meski akhirnya rumor yang dilontarkannya tidak terbukti, Denny hingga saat ini tidak minta maaf atas kegaduhan politik akibat cuitannya. Demikian juga dengan pimpinan 8 Fraksi DPR RI, meski sebelumnya mengancam MKRI, saat ini justru mengapresiasi keputusan MKRI. Para pembuat onar politik tersebut sama sekali tidak merasa bersalah kepada bangsa ini.

SBY tidak mau kalah dengan anak buahnya Denny terkait “cuitan viral”. SBY tancap gas membuat cuitan “mimpi naik kereta api bersama Megawati dan Jokowi”. Keriuhan baru pun dimulai, perhatian media pun kembali beralih. Para pemuja SBY berusaha meyakinkan publik bahwa cuitan tersebut bukti SBY sebagai negarawan. Sementara yang lain beranggapan, SBY sedang melempar umpan. Jika umpannya dimakan, maka kepentingan politik akan jalan. Sementara jika umpan tidak digubris, narasi “terzalimi” akan dipublis.

Sebagai respon atas keriuhan politik yang tercipta akibat cuitan Denny dan SBY, maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas), wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap berikut:

Pertama, bahwa kualitas elit politik nasional sangat buruk akibat rendahya minat dalam “literasi politik” . Meski dalam setiap penampilan politisi dalam foto dan video latar belakangnya rak buku, maka dipastikan buku-buku tersebut tidak pernah dibaca. Buku-buku tersebut hanya pajangan agar tercipta kesan “politisi suka baca buku”. Jika literasi politik berjalan, maka politisi Indonesia pasti tidak akan terpengaruh oleh rumor, gosip, dan kabar burung.

Kedua, bahwa Denny dan SBY mengenal dan paham betul karakter dan kualitas elit politik nasional. Keduanya juga paham menggunakan twitter sebagai flatform digital dalam memengaruhi opini publik. Sehingga keduanya mampu berbagi peran dalam cuitan, kapan saling memuji, kapan saling membagi, dan kapan jalan sendiri- sendiri.

Ketiga, bahwa Denny menuding Presiden Jokowi “cawe- cawe dalam sengketa Partai Demokrat antara kubu Jend. TNI ( Purn.) Moeldoko dengan kubu Mayor TNI ( Purn.) Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) yang saat ini dalam tahap peninjauan kembali ( PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia ( MARI). Demikian juga cuitan terbaru Denny tentang skenario penetapan Anies Rasyid Baswedan ( ARB) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK RI) untuk menjegalnya maju di Pilpres 2024.

Cuitan- cuitan Denny tersebut sebagai upaya “cari perhatian” baik bagi diri sendiri, maupun untuk kepentingan kelompok politiknya. Provokasi Denny dalam rangka mendegradasi kepemimpinan Presiden Jokowi sekaligus strategi “playing victim”. Sebagai pendukung ARB, Denny akan terus membuat cuitan “kontroversi” untuk memancing reaksi sehingga Denny dan ARB akan mendapat perhatian dan simpati publik. Sebab Denny masih yakin bahwa strategi utama menang di Pilpres bagi calon yang tidak memiliki prestasi adalah dengan menjadikannya sebagai pihak yang “dizalimi”.

Keempat, bahwa hingga saat ini belum ada satu bakal calon presiden ( bacapres) yang menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya kepada publik. Semua bacapres masih “normatif” sekedar menyampaikan himbauan, saran agar pendukungnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghindari hoaks dan ujaran kebencian. Semua bacapres berusaha menghindari “pertengkaran politik”. Padahal pertengkaran politik sebuah keniscayaan dalam kontestasi demokrasi. Akibatnya rumor, gosip, dan kabar burung yang disampaikan lewat cuitan oleh Denny akhirnya menjadi bahan perbincangan di ruang publik. Sebab ruang yang seharusnya diisi oleh pertengkaran ide, gagasan, dan program politik dibiarkan kering dan kosong oleh bacapres dan Parpol.

Kelima, bahwa meski sudah jauh hari diumumkan sebagai bacapres, hingga saat ini para kandidat belum mampu memutuskan bakal calon wakil presiden ( bacawapres) masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun bacapres yang kuat. Kubu pemerintah pasrah menanti pilihan dan dukungan akhir Jokowi, sedang kubu lainnya gelisah menebak satu nama yang ada di kantong ARB.

Kelemahan para bacapres akan membuat penentuan cawapres alot, panjang, dan akan saling menunggu. Saat ini justru posisi bacawapres makin strategis karena sebagai penentu kemenangan. Akibatnya Pilpres 2024 akan sangat tergantung pada figur capres dan cawapres. Terkait narasi keberlanjutan dan kesinambungan versus narasi perubahan hingga saat ini masih dalam bentuk proposal kosong, belum jelas, dan bahkan tim perumus dan penyusunnya belum dibentuk.

Keenam, bahwa tidak ada satu Parpol pun yang memiliki proposal tentang Pilpres yang disusun sebelum kontestasi. Ide, gagasan, dan program politik dalam bentuk proposal, baru akan disusun setelah pasangan capres dan cawapres terbentuk. Akibatnya ide, gagasan, dan program politik yang dituangkan dan disajikan kemudian pun dalam bentuk visi, misi, dan program politik Paslon, tidak akan menyentuh akar persoalan. Proposal hanya akan menangkap fenomena, bukan potret realitas. Sehingga ide besar seperti yang pernah disampakan Jokowi di Pilpres 2014, yakni Revolusi Mental dan Indonesia Poros Maritim Dunia tidak dapat berjalan optimal.

Ketujuh, bahwa Dewan Pers baru saja mengingatkan seluruh insan pers untuk menjalankan perannya sebagai bagian dari pilar demokrasi. Pers diharuskan mampu memperlihatkan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan partisan tertentu atau pemilik modal. Informasi yang disampaikan harus akurat, kredibel, dan mampu meningkatkan daya intelektual publik. Berita yang disajikan harus aktual, tidak dilebih- lebihkan, dan dikurangi.

Himbauan dewan pers tersebut diharapkan mendorong pers agar tidak lebih tertarik pada “kulit dan bentuk”, tetapi pada “isi”. Pers sejatinya lebih tertarik memberitakan materi pertemuan Puan  Maharani dan AHY menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat dibanding kebutuhan dan kepentingan kekuasaan politik keluarga besar Megawati dan SBY. Lebih tertarik mengejar konsepsi- konsepsi kebangsaan dibanding sekedar membahas rasa bubur ayam, warna baju yang digunakan dan relasi “kakak- adik” atau “mbak- mas” .

Kornas mengajak semua elemen dan komponen bangsa untuk terus mendorong Parpol berubah. Parpol harus terus dipaksa agar berbenah menghadapi tantangan zaman. Parpol diharapkan jangan eksklusif, anti kritik, dan merasa paling benar dan paling diterima rakyat hanya karena pernah menang di Pemilu sebelumnya.

Kornas meminta para tokoh politik agar menghadirkan dinamika politik yang berkualitas. Mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan. Pemilu 2024 harus menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, dan berkualitas.

Oleh: Sutrisno Pangaribuaawn*
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)