Dialog Pilkada; KPUD, Bawaslu vs Organisasi Mahasiswa Adu Argumen

Dialog Pilkada yang dihadiri pihak KPU, Bawaslu, dan Organisasi Ekstra Kampus
Dialog Pilkada yang dihadiri pihak KPU, Bawaslu, dan Organisasi Ekstra Kampus

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), gelar dialog pilkada awal Tahun. Dengan melibatkan Angota KPU Polewali Mandar, KPU Majene, Bawaslu Prov SulBar, dan sejumlah Organisasi extra Kampus, dialog pun berlangsung seru yang dilaksanakan di cafe NR Pekkabata Polewali Mandar, Sabtu 25/01/2020.

Dialog awal tahun ini merupakan uji kesiapan dan persiapan, untuk menyambut pelaksanaan pilkada serentak Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020. Dipandu langsung Dewi Harlina, yang juga sebagai manager pemantau JPPR Sulawesi Barat.

Firdaus Afdullah, selaku Ketua panitia dialog mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesiapan semua pihak menyambut pesta demokrasi (Pilkada) 2020.

“Kesiapan disini adalah kesiapan kita semua, baik dari penyelenggara pilkada, pengawas, pemantau dan masyarakat secara luas.” Ungkapnya saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp.

“Utamanya melihat bagaimana kesiapan kita semua dalam rangka berpartisipasi dalam perhelatan demokrasi untuk memilih kepala Daerah di tempat Kabupaten di Sulawesi Barat. Yang tahun ini akan menggelar pilkada.” Tambahnya

Dialog bertajuk “Konsolidasi Masyarakat Sipil Dalam Menyongsong Pilkada 2020” ini bertujuan tuk mengingatkan pentingnya membangun konsolidasi khususnya bagi masyarakat sipil. Selain itu juga sebagai partisipasi langsung dalam demokrasi melalui pilkada.

Tujuan lain dari kegiatan dialog tersebut, juga merupakan langkah untuk terus membangun pemilih cerdas untuk melawan kecurangan pemilu seperti money politik.

Heri Dahnur Syam, selaku Ketua umum HMI cabang Polewali Mandar. Dalam dialog tersebut, memberikan saran tuk mengundang perwakilan partai dalam dialog publik sebagai pelaku dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

“Seharusnya,perwakilan partai politik itu juga di undang. Karena konsolidasi masyarakat sipil ini juga yang akan nantinya memperebutkan suara pemilih, ini  adalah partai politik itu sendiri.” Sarannya.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga berharap, penting untuk menghadirkan petinggi-petinggi dari partai politik, terkait dengan pendidikan politik yang dianggap kurang dilakukan kepada masyarakat saat menyampaikan kampanye, Sehingga berpotensi menimbulkan adanya kecurangan money politik.

“Harapan kami (HMI), regulasi baik UU pemilu ini perlu kita revisi. Muda-mudahan parlemen revisi ini juga berlaku sampai ke daerah, supaya partai politik ini juga lebih mengerucut. Bukan berarti kita menghianati demokrasi dengan mengurangi partai-partai politik. Tetapi, bagaimana supaya penjaringan pada saat perwakilan kami nantinya di DPR itu, tidak semrawut.” Lanjut Heri.

Suasana dialog pun berlangsung seru tanpa ujung pangkal yang jelas dari persoalan praktek demorasi (Pilkada). Sehingga pemandu acara mengambil alih dan menutup kegiatan tersebut, karena suasana tenggang disebabkan adanya adu argumen dan data antara peserta dialog dan pemateri.[pattae.com/Dedy]*

Masyarakat Batetangnga meriahkan peringatan Isra Miraj di Pelataran Masjid Nuruul Huda Desa Batetangnga
Masyarakat Batetangnga Ramaikan Acara Peringatan Isra Miraj