Dinsos Klarifikasi 69 ASN Mendapat Bantuan Termasuk Anggota TNI/Polri

ASN Mendapat Bantuan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Azwar Jasin gelar jumpa pers Aula Kantor Dinsos Polman, Senin (20/12/2021).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Azwar Jasin gelar jumpa pers, mengklarifikasi rumor banyaknya Anggota Sipil Negara (ASN) Polman, termasuk Anggota TNI dan Polri, masuk dalam daftar penerima bantuan.  

Diberitakan, ada 69 ASN masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan APBN, yang juga membawa-bawa beberapa oknum anggota TNI/Polri.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Aswar Jasin, menegaskan, informasi tersebut tidak lah benar. Hal itu ia sampaikan saat melakukan jumpa pers di Aula Kantor Dinsos Polman, Senin (20/12/2021).  

Meski demikian, Azwar Jasin, membenarkan data 69 ASN menerima bantuan. Namun, dari 69 orang tersebut tidak terdapat anggota TNI dan Polri.

“69 jiwa ini yang terima mereka tergolong mampu. Nah..! inilah yang menjadi pertanyaan yang menyebut nama Anggota TNI-POLRI. Karena masuk dalam kolom mampu di aplikasinya, dalam aplikasi di kementerian sosial (Mensos) itu, satu rumpun atau satu kolom dimana dalam kelompok itu tergabung ada ASN, TNI dan POLRI dalam kolom orang mampu. Sehingga dalam memberikan informasi itu, kita selalu menyebut ada ASN dan TNI/Polri” jelasnya.

Saat dikonfirmasi terkait data tersebut, ke BPJS Cabang Polman. Pihak BPJS Polman tidak memberikan jawaban dengan alasan Kepala cabang BPJS Polewali tengah cuti.

Selain hal itu, terdapat juga 46.593 jiwa warga Polman yang tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data Non DTKS.

Mengenai itu, Mantan Kadis PMD Polman itu pun, tengah melakukan validasi data ke seluruh Desa dan Kelurahan se Kabupaten Polewali Mandar.

“Dari 167 Desa dan Kelurahan, baru 51 Desa yang sudah mengembalikan data dari 8711 jiwa ada 5332 jiwa yang ditemukan untuk diusulkan kembali masuk ke DTKS. Selebihnya 3379 diantaranya 3067 ada yang sudah tidak ditemukan. Ada yang jadi TKI yang dikeluarkan, dan tidak diusulkan lagi ke DTKS,” jelas Azwar.

Tak hanya itu, 46.593 ribu jiwa penerima bantuan Iuran untuk jaminan Kesehatan ini sudah di nonaktifkan Kementerian Sosial RI sejak  Oktober 2021. Sementara DTKS ini merupakan acuan pemerintah memberikan bantuan ke masyarakat.

Tak hanya itu, didapatkan juga 243 jiwa yang sudah meninggal masih masuk dalam daftar penerima bantuan BPJS APBN. Menurut Azwar kemungkinan besar akan ada lagi ditemukan setelah varifikasi data.[*]