DPD RI ke KPID Sulbar Minta Masukan Mengenai Regulasi Penyiaran

Anggota DPD RI Berkunjung ke Kantor KPID Sulbar membahas masukan tentang Regulasi Penyiaran
Anggota DPD RI Berkunjung ke Kantor KPID Sulbar membahas masukan tentang Regulasi Penyiaran

Mamuju | Mengenai regulasi penyiaran, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat H. Almalik Pababari melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat, Jalan RE Martadinata, Simboro Kepulauan, Mamuju, Senin (27/01/2020).

Ketua KPID Sulbar, April Azhari didampingi Ahmad Syafri Rasyid, Sri Ayuningsih dan Urwa dalam sambutannya mengapresiasi Kunker DPD RI  guna mendapatkan  masukan terkait kendala dalam penerapan regulasi Penyiaran di daerah.

Pada kesempatan itu, H. Almalik Pababari meminta masukan dari komisioner KPID terkait kendala yang dihadapi dalam penerapan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

“Dalam kunjungan kerja ini, kami ingin mendapatkan masukan dari KPID Sulbar dalam rangka penyempurnaan regulasi yang menjadi dasar bagi KPI/KPID dan KIP menjalankan tugasnya.” Jelas anggota Komite DPD RI itu.

“UU penyiaran sedang di godok dan  masuk dalam Prolegnas 2020, Kami DPD RI  akan mengawalnya meskipun dalam penentuan kebijakan bukan domain kami.” sebutnya

Mantan anggota DPRD Sulbar 2 Periode itu juga mengungkapkan, untuk mengoptimalkan masukan komisioner KPID Sulbar, masukan tersebut dibuat secara tertulis. Hal ini ia ungkapkan guna sebagai bahan anggota DPD RI untuk memperjuangkan UU Penyiaran dan UU Informasi dan Transaksi Eletronik untuk dilakukan direvisi.

Sementara itu, Komisioner  KPID Koorbid PS2P Masram mengungkapkan bahwa sesuai tugas dan kewenangannya KPID berpedoman pada UU 32 tahun 2002 terkait  penyiaran dan  Komisi Informasi Publik bertugas menegakkan aturan tentang keterbukaan informasi publik.

“Dua Lembaga ini memiliki wilayah kerja berbeda, di era kebangkitan informasi ini. Sebaiknya, KPID juga diberikan kewenangan untuk mengawasi dampak dari pengaruh Medsos. Misalnya bagaimana komisioner KPID dalam mengawasi konten Youtube, berita hoax dan ujaran kebencian.” kata Masram.

Msram juga meminta, UU ITE pada pasal yang membahas mengenai postingan berita bohong atau hoax, dan ujaran kebencian di media sosial (Medsos), penegakannya bisa diselaraskan dengan tugas KPID.

Penegakan Regulasi Penyiaran

Hal yang  yang sama, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran  KPID Sulbar, Busrang Riandhy mengungkapkan, meski dampak dari pengaruh Medsos saat ini cukup dirasakan. Namun, KPID tidak bisa terlibat menangani dan menegakkan, kewenangan dan penegakannya ada pada ranah hukum.

Di sisi lain, Busran Riandhy mengusulkan, perlu adanya penguatan dan aturan tegas agar kedua lembaga ini memiliki kekuatan tugas dalam menjalankan tupoksinya.

Regulasi yang ada saat ini lanjutnya, sudah tertinggal banyak konten dan mulai membuat resah masyarakat serta memiliki pengaruh buruk yang tidak dapat ditangani. Diperlukan penguatan Kelembagaan dan berkepastian hukum, tegasnya.

“Kami Komisioner KPID berharap anggota DPD RI sesuai kewenangan mendorong percepatan revisi UU Penyiaran dan UU  ITE dapat menjadi pedoman dalam menata lembaga penyiaran didaerah.” pinta Busran Riandhy.

Terkait keterbukaan informasi, KPID Sulbar mengusulkan diperlukan adanya aturan yang tegas agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengelola data dan informasi dengan mendorong lahirnya PPID dimasing-masing instansi.

“Kami berharap dalam  meningkatkan pelayanan publik dan wujud transparansi,. maka setiap instansi baik instansi daerah maupun vertikal agar berkewajiban membentuk PPID sebagai pusat pelayanan dan penyedia data, karena selama ini penyedia informasi dan data terkesan kurang maksimal dijalankan terutama di Sulawesi Barat ini.”  terang Ketua Bawaslu Sulbar 2012-2017 itu. [Humas KPID Sulbar]*

Usaha Tempe Pembawa Berkah
Membuka Usaha Tempe Jadi Berkah Bagi Keluarga Pak Hasanuddin