Sulfa Raeni
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menilai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hajjah Andi Depu Polewali, harus ikut bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan yang menyebabkan hilangnya sejumlah unit AC di apartemen dokter.
“Kami melihat ada kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan pihak manajemen RSUD. Sebagai pemimpin, Direktur RS harus bertanggung jawab atas kelalaian ini,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Polman usai meninjau lokasi kejadian. Jumat (27/12/2024).
Hasil tinjauan DPRD di lokasi menemukan bahwa lantai 4 apartemen dokter tidak dikelola dengan baik. Sesuai laporan, Semua unit AC hilang. Selain itu kondisi lantai tersebut DPRD nilai jauh dari standar keamanan yang memadai.
“Area ini tampaknya luput dari perhatian serius. Jika terus ada pembiaran, hal ini akan berdampak pada rasa nyaman dan aman para dokter yang tinggal di sini,” tambah Agus Pranoto.
DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen RSUD, pihak keamanan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi permanen dalam meningkatkan pengelolaan apartemen dokter.
“Kami tidak ingin insiden seperti ini terulang. Keamanan dan kenyamanan para dokter adalah prioritas, agar mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi kemungkinan evaluasi terhadap Direktur RSUD, DPRD menegaskan bahwa setiap insiden semacam ini harus menjadi momentum untuk introspeksi.
“Evaluasi wajib dilakukan. Namun, keputusan akhir akan kami bahas dalam forum resmi bersama pimpinan DPRD,” tutupnya.
DPRD berharap insiden ini menjadi pembelajaran penting bagi manajemen RSUD untuk lebih serius dalam mengelola fasilitas publik. Khususnya yang berhubungan langsung dengan tenaga kesehatan.
Hal sama juga Ilham sampaikan untuk mengevaluasi Direktur RS Hajjah Andi Depu terkait kejadian pencurian AC yang terjadi di Apartemen Dokter.
Menurutnya, kejadian tersebut bentuk keteledoran Direktur RS Hajjah Andi Depu. Tidak ada pengamanan dan CCTV yang mengawasi aset daerah.
“Memang ada keteledoran dan di duga ada sindikat yang terjadi karena lemahnya pengawasan dan perhatian. Jangan sampai terjadi pemerkosaan atau pembunuhan kita tidak tau,” Tegas Ilham bersama Anggota DPRD lainnya.[*]
