Sulfa Raeni
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman bicarakan terkait banjir besar yang melanda Daerah Aliran sungai (DAS) Kunyi. Selasa (28/3/2023).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Wakil Ketua I DPRD Polman Amiruddin didampingi Wakil Ketua II Hamzah Syamsuddin dan anggota Komisi III lainnya, dan menghadirkan Pelaksana Kepala Dinas LHK Polman Sukirman Saleh, Pelaksana Sekertaris DLHK Syarifuddin Wahab dan Kepala Bidang Penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup DLHK Polman Muh. Ilyas Gani.
Dalam rapat tersebut, Plt Kepala DLHK Sukirman Saleh menjelaskan kondisi saat ini memang sudah sering banjir dan banyak merusak bahkan menelan korban kemarin. Namun untuk informasi adanya penggundulan kawasan hutan itu bukan kewenangannya.
Lanjut, Sukirman menyebutkan kewenangannya hanya hutan kota saja, dan yang harusnya dihadirkan dalam rapat hari ini adalah KPH Mapilli dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar yang lebih tahu dan memang itu gawean mereka.
“Sebenarnya terkait permasalahan tersebut kita di DLHK Polman sendiri tidak banyak bisa kisa sampaikan karena kami tidak memiliki kewenangan itu yang lebih tau dan mesti dihadirkan dalam rapat ini yakni KPH Mapilli dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar,” jelas Plt Kadis LHK Polman Sukirman Saleh.
Sementara itu, Plt. Sekretaris DLHK Polman Syarifuddin menerangkan nama Kehutanan yang melekat sebelumnya adalah rencana pembangunan hutan raya namun program itu tidak jadi dan sampai sekarang nama itu masih melekat menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ia menambahkan bahwa banjir yang terjadi ini merupakan banjir kiriman dari Mamasa. Karena informasi yang ia terima banyak penebangan di bagian hulu. Untuk memastikan kejelasannya ia meminta menghadirkan UPTD terkait.
Wakil Ketua Komisi III Ilham menegaskan yang perlu dicek saat ini penyebab atau kondisi hutan yang ada dihulu serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membangun di bantaran sungai.
“Sekarang ini perlu duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada dengan menghadirkan pihak terkait utamanya pihak kehutanan harus bisa memastikan kondisi hutan kita dalam keadaan baik,” Tegas Ilham.
Ditempat yang sama H. Suardi mengatakan banjir ini boleh jadi akibat pembukaan lahan seperti penanaman jagung, karena banyak penanaman jagung baru terjadi seperti ini.
Kendati kemudian, Amiruddin menegaskan untuk sebaiknya dilakukan pertemuan selanjutnya yakni RDP umum agar bisa menghadirkan Balai, Dinas Kehutanan, BPDAS Mapilli, KPH Mapilli, Pertanian, Dinas PUPR, Matakali, Anreapi, Alu, Desa yang terdampak.[*]
