Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (DPRD Polman) saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait validasi data penduduk Kabupaten Polman ditemukan adanya ketidaksesuaian dari semua data Instansi atau OPD terkait.
Wakil Ketua I DPRD Polman Amiruddin mengatakan, semua yang dipaparkan peserta RDP hari ini semua datanya berbeda. Baik dari data para Camat se Kabupaten Polman, maupun data dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa OPD yang memaparkan datanya seperti, Dinas PMD Polman, data Dinas Dukcapil Polman, data Statistik, data Dinas Kesehatan, dan Dinas BP42KB Polman. Semua menunjukkan data berbeda.
“Hampir semua pendata ini baik dari statistik, di Desa, di apa, semua tidak ada yang sama datanya. Dari pelaporan-pelaporan semuanya masing-masing beda,” ungkap Amiruddin saat ditemui di Ruang Humas DPRD Polman, Selasa (26/4/2022).
Mengetahui hal itu, di ruang aspirasi, Amiruddin, menegaskan. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Polman dalam hal ini Agusniah Hasan Sulur. Untuk melakukan koordinasi ke setiap Kecamatan, mengajak semua steak holder membahas terkait data valid kependudukan.
“Maunya kita setelah lebaran ini kita akan turun ke Kecamatan trus Camat memanggil semua Desa. Jadi, kita turun berkoordinasi di 16 Kecamatan bertemu semua para kepala desa untuk bicara bagaimana data penduduk kita sebenarnya,” ujar Ketua DPC PKB Polman.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Polman Agus Pranoto. Ia menyampaikan, setelah lebaran pihaknya akan turun berkoordinasi ke lapangan. Mencari benang merah ketidaksesuaian dan berkurangnya data penduduk di Polman.
“Komisi I DPRD Polman akan turun ke lapangan melihat dan mengajak leding sektor terutama dinas PMD dan Capil untuk sinkronisasi data di Kecamatan setelah lebaran. Karena kita mau melihat, dimana titik persoalannya sehingga data kita mengalami kekurangan,” ujar Agus Pranoto.
Mantan Ketua Komisi IV itu menyebutkan, data penduduk saat ini mengalami kekurangan dari 500 lebih, sekarang tinggal 483 data yang ada di Polman, dan itu menjadi pertanyaan.
Bukan karena faktor suara DPRD Polman menggenjot persoalan berkurangnya dan ketidaksesuaian data penduduk. Namun, karena data tersebut digunakan masyarakat untuk mendapatkan bantuan melalui NIK.[*]
