Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Bupati Polewali Mandar mendesak pemerintah Kabupaten untuk menghentikan proses tahapan Pilkades. Namun pada hari yang sama (16/9), Forum Komunikasi Bakal Calon Desa menuntut untuk tetap melanjutkan tahapan Pilkades.
Forum Komunikasi Bakal Calon dan Masyarakat Desa (FKBMD) Melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar menolak Pilkades ditunda dan tetap Berlanjut, Kamis (16/9/2021).
Massa aksi FKBMD diketahui terdiri dari para Balon Kades, Mahasiswa dan beberapa elemen Masyarakat lain mendesak DPRD Polman untuk tetap melanjutkan tahapan-tahapan Pilkades sesuai yang dijadwalkan.
Ketua panitia Pilkades Desa Kurma, Yuanita yang ikut dalam aksi tersebut, menyampaikan, jika tahapan ditunda satu hari saja, akan berdampak pada kinerja panitia.
Dimana, mereka akan kembali melakukan pendataan ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Â ke masyarakat. Hal itu kata Yunita akan berdampak buruk bagi panitia Desa.
“Ketika akan ditunda akan berdampak sangat buruk buat kami karena akan dikerja 2 kali. Bergeser satu hari saja hari H turun ki lagi ke masyarakat,” ungkap Yunita.
Ditempat yang sama, Balon Kades Kurma, Jais, mengaku ikut aksi bersama elemen masyarakat dan Mahasiswa karena menganggap keberlanjutan tahapan Pilkades merupakan “harga mati” baginya.
Ia juga menegaskan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (DPDM) Polman dan Panitia Kabupaten Pilkades Serentak 2021 tidak akan melaksanakan tahapan jika tidak berdasarkan aturan.
Karena itu, Jais yang dikethui merupakan Kepala Desa Kurma menolak penundaan pilkades. Serta menolak revisi Perda dan menginginkan tahapan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.
Tidak lama setelah orasi sili berganti, 2 Anggota DPRD Polman keluar menemui para Aksi demonstran. Alih-alih yang datang menemui massa bukanlah Ketua DPRD Polman. Massa pun lalu berteriak “mana ketua DPRD..kami mau bertemu dengan Ketua DPRD Polman,” .
Mendengar hal itu, Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud, yang sementara menerima Aspirasi dari Masyarakat Tinambung pun, bergegas keluar menemui para Massa Demonstran.
Jupri saat ditemui awak media menyampaikan. Niat DPRD dari awal, ingin menyempurnakan aturan dan tidak ada niat untuk menggeser pelaksanaan Pilkades ke tahun 2022. Seperti yang dikhawatirkan banyak masyarakat.[*]