Sulfa Raeni
H-1 Pilkades Serentak, sejumlah Panitia Pemilihan kepala desa mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (17/11/2021). Kedatangannya tersebut, menanyakan terkait data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih banyak bermasalah.
Salah satu desa yang masih bermasalah DPTnya yaitu Desa Barumbung, Kecamatan Matakali. Dimana, terdapat puluhan warga tidak masuk dalam DPT, meski memiliki KTP dan KK di Desa tersebut. Sebaliknya, banyak warga Desa Barumbung yang telah lama meninggal dunia, masih terdaftar sebagai pemilih tetap Pilkades.
Terkait masalah tersebut, Muslimin, selaku Ketua Panitia Pilkades di desa Barumbung mengaku telah mengadu ke Dinas PMD Kabupaten Polman. Namun, sampai H-1 Pilkades Serentak, pihaknya belum mendapat respon dari Pihak PMD selaku Panitia Pilkades tingkat Kabupaten.
“Sebenarnya dari kemarin saya kesini. Tapi, kami tidak memperoleh informasi, hari ini juga kita janjian dengan beberapa teman-teman dari desa yang bermasalah DPT nya,” ucapnya.
Lanjut Muslimin saat ditemui di Kantor Dinas PMD Polman, Rabu (17/11). Ia mengatakan, banyak DPT yang ada di Desa Barumbung ditemukan sudah meninggal dunia. Sementara yang masih hidup, tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.
“Begitu kita periksa ada yang 15 tahun ada yang 10 tahun sudah meninggal, banyak yang masuk dalam DPT,” sambungnya.
Menurut Muslimin, terdapat 30 orang lebih warga yang tidak memperoleh surat undangan pemilihan calon Kades di Desa Barumbung karena tidak masuk dalam DPT. Meski warga tersebut memiliki KTP dan KK serta berdomisili di desa Barumbung.
Mereka (warga) juga tidak diperkenankan menggunakan hak suaranya pada pemilihan Pilkades hanya dengan membawa bukti KTP dan KK.
Tidak hanya terjadi di Desa Barumbung, terdapat juga kasus yang sama di beberapa desa lain seperti Desa Rumpa dan Riso. Dimana, warga yang memiliki KTP dan KK tidak terdaftar dalam DPT Pilkades Serentak.
Dari sekian banyaknya warga yang tak bisa menggunakan hak suaranya. Muslimin selaku ketua panitia Pilkades mengaku khawatir akan mendapat ancaman seperti yang terjadi di desa lain.
“Bahkan di desa lain itu sudah di ancam di tongkrongi sekretariatnya, bahkan ada yang bawa parang malah di beberapa desa,” terangnya.
Sekretaris Panitia Pilkades tingkat Kabupaten, Yudianto Syahrir, saat dikonfirmasi via WhatsApp menegaskan, warga yang tidak masuk dalam DPT pada Pilkades tidak bisa menggunakan KTP atau KK untuk ikut pemilihan.[*]
