Hearing Terkait Isu Penundaan Bantuan Warga yang Tak Ikut Vaksinasi

Penundaan Bantuan
Hearing terkait isu Surat edaran Dinsos menunda bantuan bagi para penerima yang belum dikasin

Isu penundaan bantuan, Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Hearing terkait polemik surat penyampaian Dinas Sosial Kabupaten Polman yang dianggap meresahkan masyarakat penerima bantuan tersebut, Sabtu 23/10/2021.

Surat edaran Dinsos Kabupaten Polman, dimana didalamnya berisi keterangan penundaan bantuan dan mewajibkan penerima melakukan vaksinasi tanpa terkecuali.

Adapun Sanksi yang diterapkan yakni menunda Pelayanan Administrasi, dan segala bentuk bantuan seperti: BST, PKH, BPNT, BLT Bansos dan Beasiswa. Selain itu, Penundaan hingga dalam bentuk larangan, juga berlaku bagi pelaku UMKM dan UMKM Mikro.

Dari dasar itu, masyarakat melalui Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (Amperak). Lembaga Advokasi Masyarakat dan Desa (Lamdes), serta masyarakat Tinambung ikut dalam hearing/dengar pendapat di Kantor DPRD Polman.

Pada pertemuan itu, Ketua Amperak Arwin Haryanto menerangkan jika surat tersebut di wajibkan, maka penerima bantuan yang tak bisa divaksin karena memiliki riwayat penyakit, tidak akan mendapat bantuan.

Atau, lanjut Erwin, mereka akan memaksakan diri ikut di vaksin tanpa mempedulikan efek samping, demi mendapatkan bantuan.

Kepala Seksi (Kasi) Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Syafruddin menerangkan, maksud surat tersebut dikeluarkan berdasarkan Perpres Nomor. 14 Tahun 2021 Pasal 13A tentang perubahan Perpres: 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Kata Syafruddin, hal itu dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat dalam dalam kegiatan vaksinasi. Namun, soal penundaan bantuan, ia mengaku sampai sekarang belum ada penundaan yang dilakukan pihak Dinsos.

“Sampai saat ini belum ada bantuan masyarakat yang ditahan,” terangnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Polman Andi Suaib Nawawi meyarankan Dinas Sosial atau OPD lainnya lebih bijak dalam mengajak masyarakat ikut vaksinasi. Bukan dengan cara menakut-nakuti yang sifatnya memaksa dan mengancam.

“Polemik ini kan surat dari PMD, dari Dinas Sosial kemudian kesepakatankesepakatan yang dilakukan di tingkat kecamatan. Itu lah yang akan nanti diusulkan ke pimpinan untuk ditinjau lagi,” ungkap Suaib.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Agus Pranoto saat ditemui awak media mengulang penjelasan dari peserta Rapat Dengar Pendapat mengatakan, tidak ada pemaksaan vaksinasi bagi penerima bantuan. Hal itu hanya berupa edukasi dan menghimbau agar masyarakat ikut vaksinasi.

Terkait surat Kesepakatan Bersama yang ada di Kecamatan, Komisi IV akan mengkaji terlebih dulu seperti apa dasar hukumnya. Jangan sampai pihak DPRD menganggap itu salah ternyata hal itu benar atau malah sebaliknya.[*]