Semoga ini bisa membantu masyarakat dan menjadi amal jariyah,”
Mamuju
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Abdul Waris Bestari, meninjau pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Karema, Mamuju, pada Rabu (19/3/2025).
Suhardi Duka menjelaskan GPM merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Perum Bulog, serta sejumlah pihak lainnya.
Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses kebutuhan pangan bagi masyarakat dengan harga lebih terjangkau.
“Harga yang di tawarkan dalam GPM ini lebih murah hingga 20 persen dari harga pasar. Selain itu, lokasi pelaksanaan juga di tempatkan jauh dari pasar tradisional agar tidak mengganggu aktivitas pasar,” ujar Suhardi Duka.
Ia menegaskan, GPM harapannya dapat membantu masyarakat sekaligus menekan angka inflasi di Sulbar. “Semoga ini bisa membantu masyarakat dan menjadi amal jariyah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur SDK menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengatasi permasalahan ekonomi, terutama inflasi.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan jika ada kolaborasi antara tiga jenjang pemerintahan: pusat yang membuat kebijakan, provinsi yang melaksanakan, dan kabupaten yang ikut serta dalam implementasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari, mengungkapkan ketersediaan komoditas pangan di wilayah Sulbar dalam kondisi stabil.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan enam kabupaten untuk memastikan perkembangan harga tetap terkendali.
Sebagai bagian dari program GPM, pemerintah juga membagikan bibit cabai dan seledri kepada masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar.
“Mudah-mudahan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujar Abdul Waris Bestari.
Dengan adanya GPM, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau serta membantu menekan inflasi di Sulawesi Barat.[*]
Rilis: PemProv.Sulbar*