Sulfa Raeni
Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Jupri Mahmud bersama sejumlah anggota Dewan lainnya, mendukung penuh percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa. Hal itu ia sampaikan saat mengikuti seminar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Hotel Four Points Makassar, Jumat (26/3/2021).
Jupri Mahmud menyampaikan, dalam mendukung penuh pembentukan Kabupaten Balanipa sudah berlangsung sejak 2008 sampai 2019. Hal ini juga telah menjadi keputusan bersama antara DPRD Polman dengan Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar.
Fokus utama dalam seminar yang diselenggarakan ini, kata Jupri, merupakan upaya untuk mengingatkan Ketua Pusat DPD RI, yang dihadiri Wakil Ketua DPD RI H. Mahyuddin, tentu memberikan semangat baru untuk mendorong perjuangan pemekaran kabupaten Balanipa yang lebih konkrit.
Pemekaran Kabupaten Balanipa lanjut Jupri, masih mendapat kendala. Mengingat, pemerintah pusat masih me-moratorium pembukaan kabupaten baru, atau Calon Otonomi Baru (ODB).
“Dalam kasus DOB bukan hanya Balanipa mengalami kendala. Tetapi, seluruh Calon Daerah Otonomi Baru mengalami kendala dalam pembentukan-nya. Karena adanya aturan dari pusat yakni Moratorium yang belum dibuka sampai sekarang,” lanjutnya
Tak hanya Jupri, semua pihak yang hadir pada seminar DPD RI di Makassar tersebut, mengharapkan pembentukan Kabupaten Balanipa segera terealisasi.
Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Usman Suhuria mengatakan, pembentukan Kabupaten Balanipa di Sulawesi Barat harus dilakukan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
“Mensejahterahkan masyarakat dengan memperkecil rentan pelayanan publik itu harus dilakukan pemekaran Kabupaten baru. Namun, karena terkendala di Moratorium sehingga saat ini masih dilakukan upaya-upaya sampai terwujudnya DOB Balanipa,” tuturnya
Kegiatan DPD RI dengan tema ‘Pemekaran Daerah Alternatif Percepatan Pembangunan Balanipa’ itu, dihadiri puluhan pejabat penting, baik dari DPD RI, Pemprov dan Anggota DPRD Sulbar. Pejabat Pemkab dan Ketua DPRD serta puluhan Anggota DPRD Polman.
