Bustamin
Para kepala desa (Kades) di Kabupaten Polewali Mandar menggelar aksi protes di ruang aspirasi DPRD Polman, Minggu (29/12/2024).
Mengenakan kostum hitam sebagai simbol kekecewaan, para kepada desa menuntut pencairan hak-hak yang belum meraka dapatkan, termasuk Penghasilan Tetap (Siltap) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2024.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Polman, Haidir Jalil, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kondisi ini.
“Kami sepakat memakai kostum hitam sebagai simbol kekecewaan terhadap pimpinan. Siltap kami hanya di bayarkan sebagian. Sedangkan operasional dan hak lainnya, seperti DBH, tidak terealisasi,” ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Polman, Haidir Jalil kepada media.
Haidir mengungkapkan total DBH yang belum dibayarkan mencapai Rp2,9 miliar. Ia pun kecewa terhadap kondisi ini.
“Setiap desa rata-rata memiliki hak sebesar Rp144 juta. Sayangnya, hingga kini realisasinya nihil. Kami hanya di beri janji-janji tanpa kejelasan kapan hak kami akan di bayarkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Haidir menyoroti hak-hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas desa juga belum terpenuhi.
“Ini sangat mengecewakan dan memperparah situasi yang ada,” tegasnya.
Dalam aksi protes Kades tersebut, mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini agar roda pemerintahan desa dapat berjalan normal.
Mereka menegaskan dengan adanya ketidakjelasan pencairan hak ini, telah berdampak pada keberlangsungan operasional pemerintahan di tingkat desa.
“Tolong dengarkan keluhan kami. Kami sudah cukup bersabar selama ini, tetapi jangan sampai keprihatinan kami terus di abaikan,” pungkas Haidir.
Tak hanya itu, penundaan pembayaran Siltap dan DBH menurut Haidir, tidak hanya memengaruhi kepala desa, tetapi juga operasional desa secara keseluruhan.
Ketidakpastian ini dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat desa, yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Pemerintah daerah diharapkan segera merespons keluhan ini dan memberikan kepastian waktu pencairan anggaran. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan kepala desa dan masyarakat terhadap pemerintah.[*]
