Kasus Gratifikasi di Polman, Wakil Ketua KPK Lili: Sedang dalam Proses

Dugaan kasus Gratifikasi yang telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020 lalu, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar mengatakan, masih dalam proses Tim KPK.

Kalau ngga di Dumas mungkin di penyelidikan! Sudah masuk diantara dua itu karena itu kan memang teknis, kami akan menginformasikan kalau kasus itu sudah mau naik,” terangnya kepada anggota DPRD Polman saat audiens di ruang Rapat Paripurna DPRD Polman, Selasa (5/4/2022).

Lili menjelaskan, kalau sudah waktunya pasti KPK akan mengumumkan. Untuk saat ini belum naik, mungkin karena kasus tersebut masih di level Dumas atau Penyelidikan lainnya.

Sebelumnya, Divisi Penindakan KPK melakukan pemeriksaan pada pertengahan bulan November 2020 lalu, terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polman tahun 2016-2017.

Kasus tersebut, diketahui melibatkan sejumlah anggota DPRD Polman dan beberapa kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Polewali Mandar.

Belum jelasnya kasus gratifikasi di Polewali Mandar (Polman) ditanggapi Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK) Arwin Harianto.

Menurut Arwin, penyusutan kasus gratifikasi di Polewali Mandar sangat lamban. Hal ini kata dia, merupakan cerminan KPK dalam memberantas kasus korupsi di Polewali Mandar, dan Sulawesi Barat pada umumnya.

lanjutnya berharap, KPK memberikan segera status yang jelas, khususnya kepada anggota DPRD yang keterangannya telah diambil sehubungan dugaan gratifikasi.

“Kalau mereka tidak bersalah, yah dihentikan saja kasusnya, jangan di gantung statusnya. Tapi kalau memang kuat indikasi mereka menerima gratifikasi, yah, segera di umumkan,” ungkap Arwin, via WhatsApp (5/4).

Lambatnya KPK memutuskan keterlibatan beberapa anggota Dewan aktif tersebut, Arwin khawatir mereka kembali melakukan tindakan yang sama.[*]