Kesekian Kalinya, Pengadilan Negeri II Polman Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM

Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Polewali Mandar mencanangkan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk kesekian kalinya.

Ketua Pengadilan Negeri kelas II Polman Rony Suata mengatakan. Kegiatan kali ini menindaklanjuti pencanangan pembangunan zona integritas yang sudah kesekian kalinya dilakukan di Pengadilan Negeri kelas II Polman.

“Kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan kali pertamanya di Pengadilan Negeri Polewali. Tetapi memang sebagai tindak lanjut,” ujar Rony Suata di kantor Pengadilan Negeri Kelas II Polewali Mandar, Jumat (26/2/2021).

Menurut Rony Suata, tujuan dari kegiatan tersebut tidak lain untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan Pengadilan Negeri Polewali Mandar langsung turun ke jalan dengan membagikan stiker kepada masyarakat beserta masker.

Lanjutnya, ia berharap masyarakat mengetahui bahwa Pengadilan Negeri kelas II Polman mempunyai komitmen yang kuat untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Dan meminta masyarakat dan stakeholder mendukung kegiatan Pengadilan Negeri Polewali Mandar.

“Dalam bentuk nyatanya tidak memberikan suap, tidak memberikan gratifikasi, dan tidak memberikan Tip dalam menerima pelayanan dari Pengadilan Negeri Poleweli,” harapnya.

Bukan hanya itu, Rony Suata juga mengaku pelayanan di Pengadilan Negeri di Polewali sudah sangat baik, terbukti dari banyaknya inovasi inovasi yang telah dibuat untuk masyarakat seperti e-cord, elitigasi, dan arah terang.

Selain itu, dimasa pandemi Pengadilan Negeri Polewali memberikan pelayanan dari rumah yang tidak mesti bertatap muka. Namun bisa mengakses dan menginput dari rumah sesuai keperluan/data yang diinginkan masyarakat.

Lebih jauh ia menjelaskan, Pengadilan Negeri Polewali telah diusulkan Pengadilan Tinggi Makassar. Agar, tetap mengikuti pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.