Ketua Komisi I DPRD Desak Bupati Aktifkan Kembali Kades Tammajarra

Penonaktifan Kades Tammajarra
Ketua Komisi I DPRD Polman Agus Pranoto Saat di temui diruangannya, Selasa (26/7)

Agus Pranoto soroti soal penonaktifan Kepala Desa (Kades) Tammajarra oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Polman Selasa (26/7/2022). Mendesak Bupati Polman untuk mengembalikan status Sarkia sebagai Kepala Desa Tammajarra.

Menurutnya, keputusan Bupati Polman menonaktifkan Sarkiah sebagai Kades Tammajarra terpilih telah melanggar aturan.

Terkait polemik yang menyeret Kades Tammajarra hingga berujung pada penonaktifan jabatan, merupakan langkah yang tak seharusnya dilakukan. Kata Agus, polemik tersebut harusnya ditanggapi secara bijak.

“Jika ada hal-hal sifatnya prinsip atau melanggar itu harusnya dibina bukan untuk dibinasakan,” Ungkap Agus Pranoto di kantor DPRD Polman, Selasa (26/7).

“Secara prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan Sarkiah sama seperti saya dipilih oleh rakyat secara demokratis dan secara paripurna dia diutus Allah untuk menjadi pemimpin di Desa Tamajarra,” tambahnya.

Lebih Lanjut, Agus Pranoto menuturkan Kalau alasan pemberhentian Sarkia adalah adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan mestinya setelah kekeliruan itu dilakukan perbaikan dan setelah baik maka status Sarkiah juga harus segera di kembalikan.

“Kalau Sarkiah melanggar undang-undang mestinya diberhentikan sementara setelah ada putusan pengadilan untuk yang bersangkutan,” ujar Agus Pranoto.

Terpisah, Kabid Dinas PMD Polman Abdul Malik, mengaku, selama ini Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar melakukan upaya dengan membangun komunikasi. Namun pihak Sarkia, sampai saat ini belum menemui Bupati Polman.

“Bupati selama ini sudah membuka ruang terhadap Sarkia untuk membangun komunikasi. Bahkan pihak Humas sempat mengatur jadwal namun sampai saat ini ibu Sarkia tak kunjung menemui pak Bupati,” terang Kabid Dinas PMD Polman via WhatsApp.

Sarkia dinonkatifkan sebagai Kades Tammajarra karena dianggap menghalang-halangi pencairan BLT yang telah memasuki masa pencairan. Untuk menyelamatkan pencairan BLT tersebut, pihak pemerintah pun mengambil langkah penonaktifan dan mengeluarkan SK PJs Kades Tammajarra.[*]