Sulfa Raeni
Komisi IV DPRD meminta kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) untuk menambah tanggungan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk warga Polman.
Penambahan bantuan pemerintah tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Rusnaedi Luwu saat membahas LKPJ Bupati 2021 bersama Dinas Kesehatan, di ruangan Komisi IV DPRD Polman, Kamis (14/4/2022).
Rusnaedi Luwu mengungkapkan, dalam tanggungan pemerintah untuk PBI JK terdapat dana Gratifikasi sebanyak Rp68 Milyar. Sedangkan yang dibutuhkan untuk menanggung seluruh BPJS PBI Masyarakat Polewali Mandar cuma dibutuhkan anggaran Rp48 Milyar.
Untuk itu, berangkat dari evaluasi LKPJ Bupati, sangat di harapkan kedepannya bantuan tersebut dapat direalisasikan.
“Jadi itu yang kita harapkan kedepan, karena LKPJ ini adalah evaluasi pemerintah daerah untuk bagaimana perencanaan lebih baik kedepan. Utamanya di 2023 nantinya,” ungkap Rusnaedi Luwu, usai rapat di ruangan Komisi IV DPRD Polman, Kamis (14/4/2022).
Tak hanya itu, Politisi Partai Demokrat tersebut juga mengkritisi persoalan stunting yang capainnya masih rendah di Polman. Angka stunting tertinggi se Sulawesi Barat, kata Rusnaedi, ada di Kabupaten Polman.
Hal itu pun langsung mendapat respon dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Andi Suaib Nawawi pada pertemuan tersebut.
Tanggapan Suaib, membenarkan beberapa catatan penting dari komisi IV DPRD Polman. Diantaranya persoalan stunting yang masih tinggi.
Ia menjelaskan, untuk penyelesaian stunting di Polman, tidak diukur 100 persen dari persoalan Kesehatan. Kata Suaib, hanya 30% kinerja keberhasilan penangan stunting, itu ditentukan Dinas Kesehatan. 70% nya lagi, ada pada sektor sensitif yang ditangani oleh Dinas lain.
“70% dari sektor sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi rumah tangga tentu itu dari Dinas PUPR. Kemudian keluarga berencana itu Dinas P2KBP3A. Tingkat pendidikan dan bantuan-bantuan sosial,” jelasnya.
Untuk itu, terkait penanganan stunting, tidak hanya ada di Dinas Kesehatan, namun juga dinas lain.[*]
