KPU Sulbar Gelar Rapat Bahas Potensi Pelanggaran Pemilu 2024

Potensi Pelanggaran Pemilu
KPU Sulbar gelar rapat koordinasi bahas Potensi Pelanggaran Pemilu 2024

Mengantisipasi Potensi Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) gelar Rapat Koordinasi lingkup KPU Provinsi dan Kabupaten yang ada di Sulbar.

Rapat Koordinasi tersebut di gelar selama dua hari mulai 23-24 September 2022 di Meeting Room Hotel Al Ikhlas, Polewali.

Peserta masing-masing di ikuti ketua KPU se Kabupaten yang ada di Sulbar, anggota KPU divisi hukum dan pengawasan, anggota divisi teknis penyelenggara pemilu, Sekretaris, Kepala Subbagian Hukum dan SDM, Kepala Subbagian TPPP dan Humas.

Kepala KPU Provinsi Sulbar Rustang menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran di bagian administrasi yang menurut pengawas atau pihak lain itu melanggar.

“Untuk penyelesaiannya permasalahan itu akan di tangani oleh KPU. Sehingga kita laksanakan rapat koordinasi ini untuk menyamakan persepsi terkait regulasi pemilu 2024 mendatang,” Jelas Rustang.

Lanjut, ia menyebutkan bentuk tindaklanjut jika nantinya di temukan pelanggaran itu penyelesaiannya di KPU. Jika pelanggaran itu di dapatkan oleh Bawaslu maka, pihak Bawaslu harus menindaklanjuti ke dalam bentuk rekomendasi atau putusan.

“Penyelesaiannya itu di KPU! Apakah itu dalam bentuk rekomendasi atau putusan, kalau putusan itu kan wajib untuk dilakukan kalau rekomendasi wajib untuk ditindaklanjuti,” Terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Polman Rudianto mengaku adanya rapat kordinasi ini pihaknya sangat merespon baik. Selain itu juga sangat membantu khususnya terhadap KPU Polman.

Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini mampu menambah wawasan dalam mengahadapi pemilu 2024 mendatang sebagai penyelenggara pemilu.

Ia berharap, kedepan pihaknya dapat menjawab setiap laporan atau permohonan jika terdapat pelanggaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.[*]