Layanan Publik Pemkab Polman 2021 Urutan 4 dari 6 Kabupaten di Sulbar

Layanan Publik Pemkab Polman
Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar menerima Apresiasi pelayanan publik dari Ombudsman RI wilayah Sulawesi Barat, di Rujab Bupati Polman, Senin (7/3).

Sesuai hasil penilaian Ombudsman RI, Layanan Publik Pemkab Polman berada di urutan 4 dari 6 Kabupaten se Sulawesi Barat (Sulbar) untuk tahun 2021.

“Dari 6 Kabupaten se Sulbar, Polman di urutan ke 4,” ungkap Lukman Umar, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk wilayah Sulawesi Barat. Senin (7/3/2022).

Hasil penilaian disampaikan Lukman, saat penyerahan Apresiasi kategori fasilitas pelayanan publik di Aula Rumah Jabatan Bupati Polman, Senin (7/3).  

Fasilitas layanan publik di urutan pertam terbaik diraih, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), disusul Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju.  

“Kabupaten fasilitas pelayanan publik terbaik atau diurutan pertama itu Mamuju Tengah (Mateng), menyusul Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju lalu Polman diurutan 4,” tuturnya.

Lanjut Lukman, mengatakan, menurunnya pelayanan publik Kabupaten Polman di tahun 2021, disebabkan karena tidak maksimalnya pendampingan pelayanan publik dari Pemkab Polman.

Ia juga mengungkapkan, untuk penilaian di tahun 2022 ini, Ombudsman tidak hanya fokus pada fasilitas layanan. Namun juga kualitas layanan itu sendiri.

“Di tahun 2022 ini kita tidak lagi sekedar melihat fasilitas pelayanannya tapi menuju ke kwalitas pelayanan. Nah, kita mau lihat apakah Polman siap atau tidak,” ujarnya

Sementara itu, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, mengaku heran mengetahui Layanan Publik Pemkab Polman berada di urutan 4 se Sulbar.

Padahal, dimasa pemerintahannya, menurut AIM (Andi Ibrahim Masdar), pembangunan dan pelayanan tetap jalan, meski di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Saya juga heran kenapa bisa dapat ini.  Apa sih yang belum bagus di Polman ini..?” ungkapnya.  “Tapi, kita juga tidak bisa protes. Yah.. biarkan saja, karena masih ada penilai yang bagus yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutupnya.

Bentuk penilaian yang dilakukan Ombudsman RI, ditentukan dari 9 variabel dan berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.[*]