Sulfa Raeni
Polewali Mandar
Aksi unjuk rasa memanas di depan Kantor Bupati. Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman mendesak pencopotan sejumlah pejabat daerah Pemda Polman. Termasuk Direktur PDAM, Bendahara PDAM, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Polman.
Mereka juga menyinggung dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Bagian Umum Setda Polman yang mereka nilai mengacaukan pengelolaan anggaran.
“Kami menemukan ada keputusan administratif yang melanggar prosedur. Ini memperkeruh pengelolaan keuangan daerah,” teriak Jendral Lapangan aksi Samaruddin, Senin (3/3/2025).
Massa sempat berusaha membakar ban sebagai simbol protes, namun petugas Satpol PP mencegah hal tersebut. Cegahan itu berujung ricuh, dan massa menuding ada tindakan represif dari oknum aparat.
“Kami provokasi! Justru kami yang jadi korban tindakan premanisme,” kata Samaruddin.
Upaya massa untuk bertemu Bupati Polman belum membuahkan hasil. Mereka mengaku hanya ditemui perwakilan yang menyebut bupati tidak ada di tempat.
“Kalau terus abai, kami akan konsolidasi lebih besar dan gelar aksi jilid dua,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Polman Hamdani Hamdi menjelaskan besok Direktur PDAM diminta untuk menyusun laporan keuangan lengkap minimal dua tahun terakhir untuk dikaji bersama.
“Kita harus tahu pasti apakah ada kewajiban hukum bagi PDAM untuk menyetorkan dividen ke pemerintah daerah. Jika memang ada, kita akan bahas lebih lanjut,” ujar salah satu pejabat terkait dalam rapat internal.
Pemda berkomitmen menyelesaikan isu-isu internal sesuai regulasi, termasuk penataan struktur keuangan dan administrasi PDAM.
Sementara itu, fokus utama tetap tertuju pada isu-isu krusial, seperti pengelolaan sampah dan percepatan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Paku dan Satoko.
“Kami serius membahas progres TPA, bagaimana percepatannya agar bisa segera beroperasi. Ini penting untuk mengatasi masalah lingkungan yang mendesak,” tambahnya.
