Masa Jabatan Kades Akan Bertambah Dari 6 Jadi 9 Tahun

Masa Jabatan Kades
Ilustrasi (hukum online)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Inginkan masa jabatan kepala desa (Kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun atau maksimal 18 tahun menjabat.

Usulan penambahan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun pertama kali disampaikan Mendestrans saat menggelar pertemuan dengan para pakar ilmu di UGM Yogyakarta pada Mei 2022 lalu.

Sementara ini usulan tersebut menjadi rekomendasi untuk perubahan UU Desa. Perubahan masa jabatan tersebut, Gus Halim (sapaan Abdul Halim Iskandar)  mengaku akan terus mendukung perubahan itu meski dengan prosesnya panjang.

Sebab, ia mengklaim, 9 tahun masa jabatan kades itu, akan memberi banyak manfaat bagi masyarakat desa.

“Kades punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pilkades,” ujar Gus Halim di kutip dari laman resmi Kementerian Desa (Kemendesa), saat audiensi dengan kepala desa se-Jombang di Gedung Makarti Jakarta, Senin (16/1/2023).

Alasan Gus Halim menambah masa jabatan Kades, untuk meminimalisir polarisasi masyarakat desa akibat politik pemeilihan kepala desa. Sebab, akan mempengaruhi proses pembangunan di desa akibat konflik polarisasi pasca Pilkades.

Sehingga lanjut Gus Halim, dengan pertimbangan itu, para pakar mengklaim penambahan masa jabatan Kades, dapat meredam ketegangan konflik pascapilkades.

Bagaimana jika di kemudian hari Kades pada periode 9 tahun berjalan terdapat kinerja yang buruk. Gus halim menjawab, masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya, punya kewenangan memberhentikan Kades tersebut bila kinerjanya sangat buruk.[*]