Massa Aksi di Polman Jebol Kawat Berduri Saat Rekapitulasi Suara Digelar KPU

Geram menunggu keputusan dari Bawaslu, Massa unjuk rasa jebol pagar kawat berduri didepan tempat rekapitulasi suara, Hotel Al Ikhlas Polewali, Sabtu (2/3/2024).

Kawat berduri sepanjang 40 meter itu dipasang Polisi di depan gerbang tempat pelaksanaan rekapitulasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Massa aksi berhasil menjebol pagar berduri Polres Polman. Namun, tidak bisa masuk ke halaman hotel Al Ikhlas lantaran aparat Kepolisian menutup pagar hotel dan dijaga ketat.

Aliansi masyarakat dan Mahasiswa yang terdiri dari HMI dan PMII ini menuntut agar dilakukan perhitungan ulang surat suara di Kecamatan Matangnga dan Bulo. Karena dinilai banyak pelanggaran di dua kecamatan tersebut.

“Kami sudah audiens dengan KPU dan Bawaslu tetapi sampai hari ini belum ada rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang didapati di Kecamatan Bulo dan Matangnga,”Ujar Ketua HMI Cabang Polman Ridwan.

Menurutnya, pelanggaran pemilu di dua Kecamatan ini sudah menjadi atensi publik tetapi ternyata belum ada rekomendasi dari Bawaslu.

Ridwan menegaskan akan terus mengawal aspirasi ini dengan bersama-sama PMII dan masyarakat sipil.

Selain itu, ia mengungkapkan, berdasarkan fakta-fakta di lapangan yakni, di TPS 3 Matangnga. Partisipasi pemilih hampir seratus persen dengan jumlah DPT 213. Yang hadir diberita acara 211 hanya sisa dua saja surat suara yang tidak digunakan.

“Kami dapati ada dua orang di TPS tersebut yang pindah memilih ke Duampanua Kecamatan Anreapi. Kemudian ada lima orang yang pergi merantau. Dan dipastikan pada tanggal 14 Februari yang bersangkutan tidak ikut mencoblos,” ungkap Muh Ridwan.

“Hal ini menandakan adanya pelanggaran yang nyata dilakukan yang seharusnya surat suara dihitung ulang. Kemudian di Bulo ada lima TPS yang proses perhitungannya dipindahkan kedalam rumah warga dengan alasan hujan. Sementara hujan bukan bagian dari bencana alam seharusnya ditunda dan harusnya bisa diatasi karena ada anggaran untuk itu,”Tambahnya.

Ridwan juga menyoroti sikap PPK Bulo yang enggan memberikan daftar hadir pemilih. Padahal, kata Ridwan, itu bukan dokumen rahasia yang patut diduga ada permainan sistematis.

Untuk itu, Ia bersama massa lainnya menegaskan agar Bawaslu segera mengeluarkan rekomendasi supaya hal tersebut jadi terang benerang di mata publik.

Terpisah, Ketua KPU Polman Nurjannah Waris menyampaikan, bersama para saksi di proses rekap KPU Polman melakukan perhitungan ulang di beberapa TPS. Hal itu KPU Polman telah menjelaskan ada mekanisme proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

“tuntutan teman-teman untuk perhitungan ulang pada rekapitulasi Kabupaten tidak bisa kami lakukan. Dan di Undang-undang tidak membolehkan,” jelas Ketua KPU Polman Nurjannah Waris.[*]