Melihat Demokrasi Dari Kebijakan Publik

“Analisis social adalah cara untuk memulai sebuah penyelesaian masalah. Analisis sosial yang harus diutamakan adalah nalar dalam menganalisis sesuatu melalui data yang akurat, kekuatan argumentasi, pengetahuan, epistemologi, dan hal-hal mendasarnya. Hal itu semua membutuhkan dialog dengan berbagai kalangan yang menjadi pemangku kepentingan masalah tersebut untuk menemukan akar masalahnya.”

Roem Topatimasang[1].

Demokrasi kadang menjadi perdebatan sengit dua pihak atau lebih, yang pada dasarnya berdiri pada garis pijak yang berbeda. Luasnya cakupan demokrasi kadang menjadi abstrak sebelum ditarik dalam kontekstual yang lebih spesifik sebagai manifesto-nya. Dalam kaidah kebijakan publik, demokrasi biasa didiskusikan lebih nyata melalui beberapa pilar. Salah satunya persinggungan beragam kepentingan dalam sebuah proses kebijakan publik.

Posisi Negara jika mengacu pada filsuf politik seperti Weber, Locke dan Rosseau akan membawa kita pada pandangan bahwa Negara merupakan wakil dari kepentingan publik, yang oleh Hegel disebut sebagai roh objektif[2].

Beragam Perspektif

Pandangan dasar tentang posisi Negara ini mempengaruhi definisi kebijakan publik yang diyakini. William Jenkins menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik merupakan gambaran beragam kepentingan yang bertarung menancapkan hegemoni untuk meloloskan kepentingannya masing-masing, sehingga kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu[3].

Aliran ini percaya bahwa Negara senantiasa membuka ruang pertarungan(secara fair) beragam kepentingan dalam kebijakan publik. Sehingga, penekanannya terletak pada proses lahirnya kebijakan publik yang partisipatif.

Pandangan ini berbeda dengan nilai yang dianut oleh kaum Marxist yang melihat Negara sebagai representatif kelas yang berkuasa. Negara lahir dari kontradiksi (pertentangan) antagonis kelas. Sehingga, kontradiksi tak terdamaikan tersebut dimenangkan oleh kelas sosial tertentu dan menjadi gambaran Negara itu sendiri.

Gramsci yang kemudian menajamkan beberapa teoretis Marx dalam konsep hegemoni-nya menegaskan bahwa Negara adalah pelayan kelas sosial tertentu. Olehnya metode yang digunakan untuk menancapkan hegemoni-nya melalui perangkat struktural yang disertai kekerasan.

Seperti pandangan filsuf politik Weber, Locke dan lainnya, pandangan Marxist tentang Negara juga membawa paradigma tentang kebijakan publik. Marxist percaya bahwa kebijakan publik Negara sudah tentu dirancang mengakomodir kepentingan kelas yang berkuasa, sehingga kebijakan publik sesungguhnya bukan untuk publik tapi untuk kelas sosial tertentu[4].

Pandangan ini dikuatkan dengan realitas pengambilan kebijakan yang dijalankan Negara saat ini yang mengacu pada teori Thomas Dye bahwa kebijakan publik adalah apa yang diputuskan untuk tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Kajian yang hanya terfokus pada Negara sebagai pokok kajian[5].

Penanda pandangan ini adalah aktor yang berperan sebagai kunci dalam lahirnya kebijakan publik yakni eksekutif dan legislatif  yang merupakan posisi yang didapatkan melalui proses politik elektoral sarat kepentingan partai dan lingkar kekuasaan politisi itu sendiri.

Meskipun potensi dominasi ini dibatasi dalam serangkaian tahapan dalam penyusunan kebijakan. Namun, peran kunci kedua pihak tersebut dapat menegasikan peran pihak lain melalui pendangkalan makna partisipatif.

Intervensi Kebijakan

Dua pandangan berbeda tentang posisi kebijakan publik diatas sesungguhnya memiliki persamaan yang substansial, yakni intervensi kebijakan. Baik bagi penganut paradigma kebijakan sebagai akomodasi ragam kepentingan maupun paradigma pelayan kelas sosial tertentu memandang bahwa salah satu (atau bahkan satu-satunya) cara memenangkan kepentingan rakyat dan gagasan-gagasan civil society dalam pertarungan kebijakan publik melalui intervensi kebijakan.

Bentuk-bentuk intervensi kebijakan bias beragam, namun upaya ini sangat membutuhkan ketersediaan ruang partisipatif sebagai syarat utamanya. Olehnya dapat dipastikan bahwa perumusan kebijakan publik yang tidak membuka ruang partisipatif bagi kepentingan-kepentingan rakyat sesungguhnya tidak berpijak pada dalil-dalil teoritis yang diilhami oleh cara pandang terhadap Negara.

Ketiadaan ruang partisipasi dalam perancangan kebijakan publik juga menunjukkan tidak berjalannya demokrasi dengan baik. Sehingga dapat dipastikan bahwa ketika ruang partisipasi tersebut di kanalisasi (apa lagi ditutup), maka peluang kepentingan rakyat mengemuka dalam dis-kursus kebijakan semakin kecil.

Demikianlah salah satu cara kebijakan publik menjadi bagian untuk menilai sehat tidaknya demokrasi yang sedang berjalan di suatu Negara yang menganut paham demokrasi. Seperti yang telah disampaikan pada awal artikel ini bahwa perdebatan tentang demokrasi biasa menjadi abstrak. Olehnya perdebatan-perdebatan tersebut mesti ditarik dalam konteks-konteks spesifik agar dapat dihitung dengan ragam metode dan indikator-nya.

Jika kembali ke nafas awal kebijakan publik sebagai upaya penyelesaian masalah, maka sudah sepatutnya perangkat-perangkat Negara ber-posisi sebagai penyelesaian masalah-masalah publik dengan membangun dialog untuk menemukan akar masalahnya, seperti kata Roem Topatimasang, dalam kutipan pembuka artikel ini. Dan, dialog  yang  konstruktif hanya mungkin terjadi dalam alam demokrasi yang sehat dengan pengarus-utamaan kepentingan publik dan kemanusiaan. [pattae.com]


[1]Roem Topatimasang, Mengubah Kebijakan Publik.
[2] Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni.
[3]Irfan Islamy, Defenisi dan Makna Kebijakan Publik.
[4]Fadillah Putra, Kebijakan Tidak untuk Publik, Resist Book.
[5]Inu Kencana Syafie, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta

Kebijakan Publik

Penulis: Armansyah Dore*
Analis Kebijakan Balit bangda Prov. Sulawesi Barat

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close