Opini: Pemerintah Resahkan Masyarakat Dengan Surat Edaran

Surat Edaran
Foto Sukriadi

Beberapa Minggu terakhir ini masyarakat di resahkan dengan himbauan pemerintah tentang surat edaran kesepakatan bersama yang ditandatangani para camat, Kapolsek, Danramil kecamatan dan seluruh lurah terkait tindak lanjut dari Perpres no 14 pasal 13A tahun 2021.

Dalam surat edaran tersebut di himbau-kan kepada seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk vaksin. Jika tidak melakukan vaksinasi, maka akan dikenakan sanksi.

Terkait poin-poin dari surat edaran tersebut yaitu; Pertama, penundaan pelayanan administrasi. Kedua, penundaan segala bentuk bantuan. Ketiga, penundaan atau larangan bagi pelaku UMKM dan UMKM Mikro untuk berdagang dan. Keempat, penundaan atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha jasa. Hal inilah yang kemudian menjadi keresahan masyarakat.

Hal ini tentunya mengundang beberapa pihak untuk mendiskusikan kembali apa yang sebenarnya isi dari Perpres no 14 pasal 13A tahun 2021 yang menunda atau menunda bantuan sosial, dan menunda atau menghentikan layanan administrasi. Setidaknya dengan lima aturan di atasnya, merujuk kepada beberapa UU. Ada pula sebagian bertentangan dengan Perpres tersebut.

Surat Edaran Menabrak UU

Adapun beberapa Undang-undang yang melenceng dari surat edaran tersebut diantaranya, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Pasal tersebut, memberikan hak kepada setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Peraturan lain yang bertentangan dengan isi surat edaran tersebut yaitu, UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Membandingkan UU diatas, dengan isi surat edaran yang disepakati oleh beberapa pihak tersebut, tentunya sangat miris. Pemerintah dalam hal ini camat gagal, dan tidak paham persoalan hukum.

Bila kemudian alasan mendasar pemerintah mengeluarkan edaran tersebut adalah dengan memberikan sanksi kepada masyarakat sebagai solusi percepatan vaksinasi. Mengapa harus mengebiri hak masyarakat? Jika benar demikian adanya, maka tentunya itu bukan solusi yang tepat untuk dilakukan.

Mestinya, yang perlu di lakukan pemerintah dalam percepatan vaksinasi adalah memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi ini. Selain itu, juga memberikan perlindungan agar masyarakat merasa aman dalam menerima vaksin. Mengapa justru pemerintah mengeluarkan surat edaran kesepakatan bersama, yang justru mengambil hak dan mengancam masyarakat. Tindakan ini sangat disayangkan.

Perlu pemerintah pahami juga bahwa mindset atau cara berfikir masyarakat hari ini terhadap pemerintah itu, sudah negatif. Jadi, perlu dilakukan pembenahan diri di tubuh pemerintah hari ini, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kembali baik.