Paripurna DPRD Desak Bupati Tidaklanjuti Rekomendasi BPK

Rekomendasi BPK
Rapar Paripurna DPRD Polman

Sejumlah Fraksi DRPD Polman Desak Bupati Tindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan dana aset (kendaraan bermotor) yang hilang.

Hal itu mencuat pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022, di ruang Rapat Paripurna DPRD Polman, Kamis (6/7/2023).

“Bagaimana Pemda menyikapi dan menindaklanjuti?? Sejauh Mana proses tindaklanjutnya sampai pada hari ini??” ujar anggota DPRD Fraksi Golkar Agus Pranoto.

Tak hanya itu, pihaknya juga pertanyakan terkait penatausahaan keuangan yang tidak tertib. Termasuk kesalahan pembayaran dan tindaklanjut Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

“Kemudian terkait penatausahaan tata kelola keuangan di Polman yang tidak efektif termasuk adanya kesalahan pembayaran. Dimana seharusnya, dibayarkan 2022 tetapi dibayar di tahun 2023 yang diminta untuk dijelaskan secara detail,” ujarnya.

Pada Rapat Paripurna itu, pandangan umum beberapa fraksi, juga mempertanyakan pelaksanaan APBD tahun 2022.

Terdapat juga kelebihan pembayaran dari sejumlah OPD, realisasi belanja yang tak mencapai 100%. Belanja mesin, yang melampaui target lebih juga dipertanyakan asas pemanfaatannya.

Dari Fraksi Golkar sendiri, menyoroti PAD tahun 2022. Fraksi Golkar menilai PAD 2022 lebih rendah dari tahun 2021.

Hal ini menurutnya, terdapat pengelolaan pendapatan yang tidak optimal atau manajemennya yang tidak profesional.

Lain hal yang disampaikan Farksi PKB, Ibrahim, menyampaikan mengapresiasi capaian WTP yang diraih Pemkab Polman selama tujuh tahun terakhir.

Hal itu menurutnya, merupakan menggambarkan kinerja dari semua OPD. Namun, kepatuhan tentang LKPJ belum dilampirkan yang hampir setiap tahun DPRD belum menerima LHP dan laporan pelaksanaan APBD.

Fraksi Gerindra Rahmat Bahtiar menyampaikan, meskipun realisasi PAD cukup tinggi namun jika dibandingkan PAD sebelumnya yang lebih tinggi maka perlu kiranya lebih dioptimalkan.

Fraksi PDIP juga mempertanyakan kelebihan bayar di beberapa OPD apakah telah ditindaklanjuti. Kemudian realisasi belanja di setiap OPD yang tidak mencapai 100 persen realisasinya kecuali belanja mesin melebihi target. Tujuannya untuk memastikan sekaligus evaluasi.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Pemkab Polman Mukim menegaskan pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota dewan dalam rapat paripurna akan dijawab.

“Apakah itu terkait aset kendaraan bermotor yang hilang kita akan telusuri, karena aset yang dimaksud adalah kendaraan bermotor dari puluhan tahun lalu dan kita akan telusuri seperti apa,” tegas Mukim.[*]