Bustamin
Mamuju
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melanjutkan rapat Asistensi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan penyesuaian program Gubernur di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Rabu 5/3/2025.
Rapat ini bertujuan memastikan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan arahan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN-APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, evaluasi ini juga untuk menyesuaikan program daerah dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar terpilih, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, untuk periode 2025-2030.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga memimpin langsung rapat evaluasi yang telah berlangsung selama dua hari terakhir.
Dalam rapat ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara bergiliran memaparkan permasalahan terkait bidang urusan. Strategi penanganan, serta langkah-langkah mendukung pencapaian visi dan misi gubernur serta wakil gubernur.
Selain itu, OPD juga memberikan gambaran mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, yang mencakup program, kegiatan, sub-kegiatan, serta aktivitas atau pekerjaan.
Rapat ini juga membahas langkah-langkah efisiensi, refocusing. Serta realokasi anggaran guna memastikan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menegaskan pentingnya penghematan anggaran sesuai arahan presiden. Menurutnya, setiap OPD harus melakukan upaya pemfokusan program secara efektif sehingga pengalokasian anggaran mencapai efisiensi.
“Fokus pada program-program yang lebih urgen. Untuk program yang tidak terlalu penting, memang ada pengurangan anggaran. Penghematan bukan berarti kegiatan berkurang, tetapi bagaimana penggunaan anggaran bisa lebih efektif dan efisien,” jelas Salim S Mengga.
Dengan adanya evaluasi ini, seluruh program pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan. Sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan guna mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.[*]
