Pembebasan Lokasi TPS Kelurahan Binuang Rusak Hutan Mangrove

Hutan Mangrove
Anggota Komisi III DPRD Polman saat meninjau lokasi TPS yang akan di jadikan lapangan sepak bola

Dianggap merusak hutan mangrove, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Meninjau lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang, Selasa (1/11/2022).

Kedatangan DPRD Polman yang di pimpin Ketua Komisi III Rahmadi, bersama Kepala Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup DLHK Polman Ilyas Gani, di sambut Camat Binuang, Lurah Amassangan ABD Majid, Kepala Lingkungan Binuang I Ridwan.

Anggota Komisi III Fariruddin menjelaskan kedatangannya bersama anggota DPRD lainnya guna mengecek lokasi tempat pembuangan sampah sementara yang katanya merusak hutan mangrove.

“Ada saja yang datang menyampaikan ada kerusakan hutan mangrove di Binuang tetangga dengan pasar. Ini kan di anggap merusak habitat laut kita,” Ujar Fariruddin Legislator Golkar.

Sementara itu, Ketua Komisi III Rahmadi menegaskan meskipun pohon mangrove atau Bakau itu tidak masuk dalam kawasan hutan Mangrove. Namun, dampak jangka panjang kedepannya bisa saja terjadi jika bakau tersebut terus di babat.

“Kalau bisa sudah mi. Artinya, jangan lagi di tebang bakau nya karena ini kan penyangga dari abrasi dan itu susah untuk pertumbuhannya. Memakan puluhan tahun baru bisa tumbuh seperti itu. Jadi kalau bisa jangan di tebang lagi!! Karena abrasi terjadi itu setiap tahunnya,” tegas Ketua Komisi III DPRD Polman Rahmadi.

Ditempat sama, Kepala Lingkungan Binuang I Ridwan, menjelaskan, sebelum ia memulai pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak DLHK Polman untuk di perlihatkan peta apakah wilayah ini masuk dalam kawasan hutan mangrove.

Ternyata, menurut informasi DLHK, tidak masuk kawasan hutan mangrove. Sehingga pihaknya melanjutkan mediasi di kantor Kelurahan untuk membuat kesepakatan bersama warga Kelurahan Binuang.

“Jadi kalau Lingkungan Hidup tidak memenuhi perjanjian kita yahh kita juga hentikan. Karena kita juga tidak suka sampah pak! Tapi karena ada kepentingan masyarakat kasian untuk menginginkan lapangan,” ujar Ridwan.

Senada dengan itu, Lurah Amassangan Abd Majid, juga menuturkan hal yang sama, bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan musyawarah dan mengahasilkan kesepakatan masyarakat. Tokoh masyarakat dan DLHK untuk melakukan penimbunan dan perluasan lahan.

Selain itu, ia mengaku sudah pernah mendatangkan Dinas Kehutanan untuk mengkroscek dan pihak Dinas Kehutanan menyampaikan bahwa itu tidak masalah.[*]