Pemerintah Beri Bantuan Iuran BPJS Bagi Kelas III, Berikut Besarannya

Iuran BPJS
Iuran BPJS

Iuran BPJS Kesehatan kembali mengalami kenaikan, setelah putusan Mahkama Agung menolak kenaikan tersebut karena dianggap melanggar Undang-undang. Namun, Pemerintah kembali mengeluarkan aturan nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dari Perpres yang baru tersebut. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas III mendapat bantuan dari pemerintah berupa pengurangan iuran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri kelas III yang tadinya Rp 42.000. Melalui Perpres nomor 64/2020 mendapat subsidi sebesar Rp 16.500. Jadi, sisa yang akan dibayarkan untuk Peserta JKN-KIS kelas III sebesar Rp 25.500.

Pada tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya. Peserta JKN-KIS kelas III pemerintah mengurangi subsidi yang tadinya diberi bantuan Rp 16.500 menjadi Rp 7.000. Jadi, peserta PBUP dan BP/Mandiri membayar iuran sebesar Rp 35.000 per bulan.

“Kemudian, pada tahun 2021, dan tahun-tahun selanjutnya, peserta PBUP dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000. Sementara, pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000”. Terang Iqbal, dikutip dari pers rilis BPJS Kesehatan Rabu (13/05).

Iuran BPJS Kesehatan I dan II tetap Naik         

Pihak BPJS melakukan siaran pers mengklarifikasi kenaikan iuran BPJS hanya berlaku untuk kelas I dan kelas II. Jadi, untuk kelas I sejumlah Rp 150.000 dan kelas II sejumlah Rp 100.000. iuran tersebut mulai berlaku 1 Juli 2020. sedangkan  harga normal kelas III sebesar Rp 42.000 per bulan.

Selain itu, kepala bidang kepesertaan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan Cabang Polewali, Rosdiana Nasir, mengatakan, peserta yang menunggak selama masa pandemic Covid-19 tetap wajib membayar tunggakan sesuai aturan BPJS Kesehatan.  

“Jadi, namanya tunggakan kan, memang sudah menjadi kewajiban peserta, karena diawal pendaftaran kami sudah menginformasikan. Yang banyak menunggak ini, kebanyakan kelas I dan Kelas II,” tuturnya

Bagi para penunggak iuran BPJS Kesehatan, Kata dia, sebaiknya turun kelas. Apabila tidak mampu secara finansial, lanjutnya, mengambil keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan dan Dinas Sosial.  

“Peserta yang tidak mampu, memang harus diambil datanya dari desa dan dinas sosial untuk mengetahui bahwa orang ini, betul-betul tidak mampu” tambahnya[pattae.com*]

Kontributor: Sulfa*
Editor: Bustamin*