Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) dalam hal ini Bupati Polman bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2024.
Adapun jumlah anggaran yang dihibahkan sebanyak Rp 39 Milyar. Penandatanganan tersebut berlangsung di taman harmonis samping kantor Bupati Polman, Kamis (30/11/2023).
Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar menyampaikan pemberian dana hibah sudah ketentuan karena KPU segera menjalankan tugas yakni Pilkada dan Pilgub kedepan dan hal tersebut merupakan kewajiban pemkab untuk membantu KPU.
Ia mengatakan bahwa anggaran yang disetujui hari ini adalah hasil kerja keras tim dari KPU dan Pemkab dalam merumuskan anggaran kegiatan dan disepakati diangka Rp. 39 Milyar.
Selain itu, Ia menjelaskan alasan kenapa baru ditandatangani hari ini karena Andi Ibrahim mengaku sibuk menjalankan tugas dimana Wakil Bupati sudah mundur karena maju caleg, begitupun dengan Sekda juga sibuk dengan tugasnya.
“Mudah-mudahan apa yang kita sepakati ini dapat dijalankan dengan baik dan kita tidak ingin ada masalah dikemudian hari sehingga kita mempertemukan dua tim yakni antara KPU dan Pemkab untuk berembuk yang terbaik untuk pelaksanaan Pilkada,” jelas Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar.
Lebih jauh, Ia menambahkan jika kedepan anggaran untuk KPU mesti dilakukan penambahan tentu Pemkab juga siap untuk membantu demi kepentingan masyarakat banyak.
“Meskipun yang disepakati sekian bukan berarti nanti tidak dimungkinkan untuk dilakukan penambahan,kita liat dulu perkembangan nya kedepan.” tuturnya.
Meskipun tidak ikut membahas anggaran untuk Pilkada, Bupati Polman dua periode memastikan pembahasan anggaran kegiatan ini di lakukan dengan sangat teliti.
Ditempat sama, Ketua KPU Polman Rudianto mengaku bersyukur karena NPHD anggaran Pilkada 2024 sudah ditandatangani yang berarti bahwa pihaknya sudah siap untuk melaksanakan Pilkada serentak.
“Rp. 39 milyar ini akan dicairkan dua kali yakni 40 persen tahap pertama dan 60 persen tahap kedua dan alokasi yang paling besar itu untuk honorarium badan edhoc sampai Rp. 26 milyar,” jelas Ketua KPU Polman Rudianto.
Lanjutnya, NPHD pada Pilkada lalu Rp. 28 milyar dan yang paling banyak menelan anggaran itu untuk honorarium badan edhoc apalagi tahun ini honorarium untuk PPS sudah Rp. 1,5 dimana sebelumnya hanya Rp. 750 ribu.
Ia juga menegaskan, bahwa kegiatan lainnya yang paling banyak menyerap anggaran yakni tahapan pelaksanaan itu sendiri.[*]
