Bustamin
Mamuju
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mengupayakan percepatan pengentasan miskin ekstrem yang masih menjadi tantangan serius di daerah tersebut.
Dari total angka kemiskinan 10 persen, sekitar 1,7 persen masyarakat Sulbar masuk dalam kategori miskin ekstrem, yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Hal itu Ia sampaikan dalam Forum Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Jumat (7/3).
“Mungkin kita semua di sini akan menjadi orang yang bertanggung jawab bila ini kita biarkan,” ujar SDK dalam sambutannya.
Lanjut SDK menekankan upaya percepatan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Sebagai langkah konkret, SDK mengusulkan pola intervensi berbagi tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Gubernur memberi contoh, jika di Kabupaten Mamasa terdapat 5.000 warga dalam kategori miskin ekstrem. Maka intervensi dapat melalui pemerintah provinsi menanggung 2.500 warga, sementara pemerintah kabupaten menanggung sisanya.
“Kita intervensi satu juta rupiah per tahun untuk satu warga. Tapi jangan semua saya yang tanggung, harus ada pembagian,” katanya.
Menurutnya, strategi ini akan lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Sulbar. Selain itu, ia juga menjelaskan kategori miskin ekstrem, itu berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat.
Menurut SKD, bila seseorang tersebut hanya bisa makan satu kali sehari atau bahkan tidak memiliki kepastian makan pada hari tertentu itu masuk kategori miskin ekstrem.
Dengan komitmen ini, pemerintah Sulbar berharap angka kemiskinan ekstrem dapat berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah konkret ini harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif.[*]
