Bustamin
Mamuju
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar. Bertemu dan membahas pengembangan program listrik desa guna memastikan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok dusun.
“Pemprov kini tengah menyelesaikan pendataan kondisi ketenagalistrikan di seluruh wilayah Sulbar, terutama dusun-dusun yang belum terjangkau listrik,” ujar Qamaruddin di Mamuju, Rabu (19/2/2025).
Pada pertemuan ini hadir anggota DPRD Sulbar, Fredy Boy, serta Manajer PT PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky.
Dalam kesempatan itu, Fredy Boy mengungkapkan bahwa masih banyak desa dan dusun di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamasa, yang belum mendapatkan akses listrik PLN.
“Berdasarkan hasil reses yang kami lakukan, banyak desa dan dusun di Mamasa yang belum menikmati listrik PLN, terutama karena akses jalan yang sulit,” ungkap Fredy.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan desa setempat.
Selain itu juga mendorong percepatan penerbitan izin penggunaan hutan lindung guna memungkinkan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Manajer PT PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, mengakui bahwa kendala utama dalam pembangunan jaringan listrik desa adalah aksesibilitas yang sulit.
Beberapa wilayah memiliki medan ekstrem yang sulit terjangkau. Belum lagi memiliki jalur yang berada dalam kawasan hutan lindung yang harus menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan.
“Di beberapa lokasi juga terdapat masyarakat yang menolak penebangan pohon untuk keperluan pembangunan infrastruktur listrik,” jelasnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, PLN tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulbar.
“Beberapa desa dan dusun telah masuk dalam daftar pembangunan tahun 2025 ini,” tambah Izbet.
Ia menegaskan perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik desa di sejumlah wilayah Sulbar.[*]
