Polewali Mandar
Sejumlah pemuda dari berbagai organisasi Cipayung Plus berkumpul dalam forum bertajuk “Dialog Pemuda & Wawasan Kebangsaan: Membaca Pelayanan Publik Daerah Mempersulit atau Mempermudah?” yang digelar secara terbuka di Ar Cafe, Senin (24/11/2025).
Kegiatan dibuka oleh Plt Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispop) Polman, Andi Hasbullah, didampingi Kepala Bidang Pemuda, Junaid D. Puluhan peserta tampak antusias mengikuti jalannya diskusi sejak awal hingga selesai.
Dalam sambutannya, Andi Hasbullah menyampaikan bahwa Dispop sebagai leading sector yang diberi amanah untuk melaksanakan dialog kebangsaan merasa penting menghadirkan ruang diskusi kritis bagi pemuda. Ia bahkan sempat mengenang masa-masa aktifnya saat menjadi mahasiswa Unhas dan kader HMI.
“Dalam pelayanan publik itu tidak ada namanya pungli. Itu selalu ditekankan oleh Bupati Polman agar setiap instansi memberikan layanan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai elemen, termasuk akademisi, aktivis, hingga pemerhati kebijakan daerah. Mereka menyoroti berbagai persoalan layanan publik, mulai dari transparansi birokrasi, efektivitas penanganan aduan masyarakat, hingga peran pemuda dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah daerah.
Pemateri pertama, Hamdan, akademisi dari Unasman, memaparkan materinya yang disambut aktif oleh para peserta melalui sesi tanya jawab. Mereka turut memberikan pandangan kritis terkait isu kebangsaan serta kondisi pelayanan publik di wilayah Pemda Polman.
Diskusi berlangsung santai namun tetap fokus, dipandu moderator yang menjaga dinamika forum tetap hidup. Sejumlah rekomendasi mengemuka dalam diskusi, seperti pentingnya pemerintah daerah membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi generasi muda dalam fungsi kontrol dan pengawasan pelayanan.
Direktur Logos Politica, Maenunis, dalam pemaparannya menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Pelayanan publik tidak akan berjalan maksimal jika tidak komunikatif. Kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kemauan pemerintah,” ujarnya.
Ia mendorong organisasi pemuda dan mahasiswa untuk lebih proaktif menyampaikan gagasan langsung kepada Bupati maupun Sekda. Menurutnya, kebijakan yang lahir dari masukan pemuda akan lebih minim resistensi karena dirumuskan secara kolaboratif.
“Yang kita inginkan di Polewali Mandar adalah kebijakan yang dilahirkan bersama, dan dinikmati bersama,” tegas Maenunis.[slf]
