Mamuju
Organisasi masyarakat Pena Perlawanan Sulawesi Barat mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam sejumlah proyek pengadaan bibit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Proyek yang disorot meliputi pengadaan bibit kakao senilai Rp28 miliar, bibit kopi Rp5 miliar, serta bibit durian sebesar Rp7 miliar. Ketiga program tersebut diduga sarat masalah, mulai dari ketidakjelasan asal-usul bibit, ketiadaan sertifikasi, hingga tingginya angka kematian bibit di lapangan.
Ketua Pena Perlawanan Sulbar, Debi, menegaskan bahwa pihaknya menemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Banyak bibit yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak memiliki sertifikat. Selain itu, di lapangan ditemukan banyak bibit yang mati dan jumlahnya diduga tidak sesuai dengan pengadaan,” ujarnya.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di wilayah Polewali Mandar (Polman), di mana bibit kakao dilaporkan banyak yang mati dan hingga kini belum ada penggantian dari pihak dinas terkait maupun penyedia atau kontraktor pelaksana.
Debi juga meminta aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi maupun Polda Sulawesi Barat, untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, langkah tegas diperlukan agar tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk serius dan transparan dalam menangani kasus ini. Anggaran negara yang begitu besar seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pena Perlawanan Sulbar akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya berharap ada komitmen kuat dari aparat dalam memberantas praktik korupsi di daerah, khususnya yang menyangkut sektor pertanian yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak akan berhenti sampai persoalan ini benar-benar diusut tuntas dan ada kejelasan pertanggungjawaban,” pungkas Debi. (*)
