Petani Keluhkan Harga Pupuk Bersubsidi Lebih Dari Harga Eceran Tinggi

Petani asal Wonomulyo keluhkan harga Pupuk bersubsidi melampaui Harga Eceran Tinggi (HET) mulai Rp.135.000 hingga Rp.150.000/Zak.

Keluhan itu mereka sampaikan saat Ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto melakukan Reses atau Temu Konstituen di Dapil Wonomulyo.

Agus Pranoto yang ditemui membenarkan kalau harga Pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonomulyo melampaui Harga HET yakni Rp 150.000/Zak yang membuat para petani menjerit.

“Iya memang benar Harga pupuk bersubsidi itu sampai Rp 150.000/zak di Wonomulyo dan petani ini sudah menjerit dan mengadukan ke saya waktu reses,” Ucap Agus Pranoto di Wonomulyo, Selasa (1/6/2021).

Saat dikonfirmasi ulang 2 Petani asal Bumiayu dan Bumi Mulyo yang enggan disebutkan namanya, mengaku membeli Pupuk harga Rp.150.000 dari oknum yang diketahuinya bukan agen dan distributor p
Pupuk bersubsidi.

Saat dikonfirmasi langsung dengan oknum yang menjual Pupuk bersubsidi tersebut, ia tidak mengaku menjual dengan harga Rp.150.000. Namun mengakui mengambil untung sedikit dengan mejual Pupuk bersubsidi dengan harga Rp.120.000/zak.

Hal tersebut berbeda dengan pengakuan salah satu petani yang membeli pupuknya dengan harga Rp. 1.500.000 sebanyak 10 zak. Artinya ia membeli seharga Rp.150.000 per zak.

“150 per zak, saya ambil 10 zak jadi Rp.1.500.000,” ucap petani saat dikonfirmasi Via Telpon, Selasa

Ironisnya, penjual Pupuk bersubsidi mengaku mengambil Pupuk dari Desa Pasiang Kecamatan Matakali atas bantuan saudaranya.

Begitu juga dengan salah satu warga Sumberjo ibu Supina yang didatangi langsung mengaku membeli pupuk bersubsidi dengan harga Rp.150.000 per zak melampaui harga eceran tertinggi (HET).

“Kita ambilnya di dusun Magelang dan itu harganya Rp 135.000/Zak hingga Rp 150.000/zak dan itu anak saya yang pergi jemput pakai kendaraan tiga roda,” terang Supinah.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar Hassani mengatakan, itu jelas melanggar aturan. Sehingga ia mengaku akan meninjau lokasi tersebut dan memanggil Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut.