Sulfa Raeni
Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sulawesi Barat menjadi momentum penting untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah ini.
Acara tersebut menghadirkan berbagai gagasan strategis untuk mendukung petani, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi daerah.
Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar, memberikan apresiasi tinggi kepada Perpadi atas kontribusinya yang signifikan dalam penggilingan padi dan pengelolaan hasil panen.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Perpadi memiliki peran strategis sebagai penghubung antara petani dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pangan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Salah satu inisiatif yang menjadi sorotan dalam Musda ini adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3%.
Program ini bertujuan untuk membantu petani dan pelaku usaha dalam pengadaan alat pengolahan pascapanen, seperti mesin pengolah padi, kopi, cokelat, hingga kebutuhan peternakan seperti pembangunan kandang.
“Kebijakan ini adalah peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan. Saya harap Perpadi dan pemerintah daerah dapat bersinergi memaksimalkan manfaatnya,” ujar Gubernur Bahtiar.
Pembangunan Pelabuhan Khusus Pertanian
Gubernur juga mengusulkan pembangunan pelabuhan khusus pertanian dengan kelengkapan fasilitas penyimpanan modern, seperti cold storage.
Fasilitas ini dinilai penting untuk mempermudah distribusi hasil tani dan peternakan Sulawesi Barat ke wilayah lain, termasuk Kalimantan. Harapan dengan adanya upaya ini dapat meningkatkan daya saing produk pertanian daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bahtiar mengkritisi alokasi anggaran Rp71 triliun untuk sektor pangan di tingkat nasional.
Ia mengusulkan agar 50% dari dana tersebut fokus pada kebutuhan konkret. Seperti pengadaan bibit unggulan untuk durian, jagung, kopi, dan bawang yang langsung berdampak pada kesejahteraan petani.
“Jangan hanya untuk infrastruktur seperti gorong-gorong. Anggaran ini harus nyata manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Bahtiar juga mendorong pengajuan perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Kebijakan ini bertujuan membuka akses masyarakat untuk memanfaatkan lahan produktif secara legal dan mendukung perekonomian desa-desa di Sulawesi Barat.
Mendorong Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Musda Perpadi Sulbar ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat ekonomi daerah.
Dalam penutupnya, Gubernur menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai pilar utama dalam menciptakan negara yang kuat.
“Makan dan minum adalah sumber kekuatan bangsa. Perpadi harus terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencapai tujuan ini,” pungkasnya.
Dengan berbagai inisiatif, harapan dengan adanya langkah-langkah strategis ini mampu menjadikan Sulawesi Barat sebagai daerah dengan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.[*]
