Inspektorat Polewali Mandar baru-baru ini mengungkap temuan mengejutkan yang mengindikasikan kerugian negara mencapai Rp 2 Miliar. Hal itu diakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan konstruksi di beberapa proyek pemerintah.
Temuan ini menguak potensi ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023.
Salah satu kasus yang paling tersorot adalah pembangunan Gedung Pramuka Cadika Madatte, yang dananya berasal dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispop).
Berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Polman, menemukan adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dengan nilai kerugian mencapai Rp 26 juta lebih. Proyek ini merupakan salah satu dari banyaknya proyek bermasalah dalam audit Inspektorat.
Tim Tindaklanjut Inspektorat Polman, Ramlah Tato menjelaskan, temuan kekurangan volume ini, tidak hanya terjadi pada proyek Dispop tetapi, juga menyebar di berbagai OPD. Termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, RSUD Andi Depu, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Total kerugian yang ditemukan BPK mencapai Rp. 2 miliar,” ungkapnya.
Upaya penagihan terhadap rekanan yang bertanggung jawab atas kekurangan volume ini menemui banyak tantangan.
Ramlah mengungkapkan, belum ada penyetoran dari pihak rekanan yang terkait, khususnya dari Dinas PUPR hingga kini.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Polman Arsyad Afandi, menyatakan. Pihaknya siap blacklist rekanan bermasalah jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan resmi.
“Proses lelang saat ini sudah berjalan dan memasuki tahap masa sanggah selama lima hari kerja. Jika tidak ada sanggahan, hasilnya akan segera diumumkan,” jelas Arsyad.
Selain itu, Arsyad menambahkan, untuk proyek-proyek yang menggunakan anggaran DAK, beberapa pengadaan, termasuk obat dan buku, sudah terkontrak. Temuan ini menambah tekanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.[*]
