Bustamin
Ratih Megasari Singkarru dan Andri Prayoga Singkarru telah resmi dilantik menjadi anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPR, DPD dan MPR RI masa jabatan 2024-2029 berlangsung di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (01/10/2024).
Ratih Singkarru kedua kalinya terpilih kembali menjadi anggota DPR RI Dapil Sulbar setelah pada pemilu lalu berhasil meraih suara sebesar 122.194. Sementara Andri Prayoga Singkarru meraih suara sebanyak 150.633.
“Serapan aspirasi masyarakat baik itu dalam sektor pertanian, kelautan, UMKM, pemberdayaan kaum perempuan dan lain sebagainya itu juga kita akan bantu perjuangkan kedepannya,” katanya
Setelah resmi dilantik, Ratih Singkarru mengungkapkan komitmennya untuk tetap memperjuangkan Program Indonesia Pintar (PIP) sambil tetap fokus pada pengembangan program kebudayaan.
Ratih menyadari, kedua aspek ini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan identitas budaya bangsa.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan. Saya akan berjuang agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menjangkau lebih banyak siswa,” ungkapnya.
Namun, Ratih juga menyoroti perhatian masyarakat terhadap kebudayaan. Beberapa pertemuan, ia menerima banyak aspirasi yang menginginkan perhatian lebih terhadap program-program kebudayaan.
“Kebudayaan kita perlu dilindungi dan dikembangkan. Dengan kemajuan zaman, warisan budaya kita harus tetap hidup dan relevan,” jelasnya.
Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ratih berencana merancang Undang-undang tentang Kebudayaan untuk memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pelestarian budaya.
“Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk mewujudkan program-program ini. Kebudayaan bukan hanya sekadar warisan, tetapi bagian penting dari jati diri kita sebagai bangsa,” tutup Ratih.-
Sementara anggota DPR RI Andri Prayoga mengatakan, untuk periode berikutnya ini sebagai anggota DPD RI.
Dirinya akan kembali berusaha untuk menjalankan dengan baik seluruh tugas dan fungsi dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Selain itu, ia akan kembali berupaya dengan maksimal untuk memperjuangkan aspirasi baik dari masyarakat maupun dari daerah untuk dapat ditindaklanjuti ditingkat pusat. Baik itu terkait isu yang didalam lingkup maupun diluar lingkup alat kelengkapan/komitenya bekerja.[*]
