Sulfa Raeni
Polewali Mandar
Ratusan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman. Dalam hal menyampaikan aspirasi mereka terkait penundaan pengangkatan CP3K dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Aspirasi tersebut mereka sampaikan langsung kepada Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, di Ruang Aspirasi DPRD Polman pada Selasa (11/3/2025).
Perwakilan Calon P3K Guru, Halifah, menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengatur pengangkatan secara bertahap hingga 2026. Mereka khawatir kebijakan tersebut berdampak pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Ada guru yang usianya sudah 58 tahun. Jika pengangkatan ditunda lagi, waktu mereka makin sempit. Kami mohon pemerintah memperhatikan ini,” ujar Halifah dengan penuh harap.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Polman, Fahri, berjanji akan segera membawa permasalahan ini ke tingkat pusat.
Ia menyatakan bahwa DPRD Polman akan bersurat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait aspirasi para CPPPK.
“Kami minta agar perwakilan CPPPK merangkum poin-poin utama aspirasi mereka untuk disampaikan secara resmi,” kata Fahri.
Fahry juga menambahkan bahwa pekan depan pihaknya akan bertolak ke Jakarta untuk menemui Kepala BKN yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
“Ini momentum penting untuk memperjuangkan kepastian status para tenaga honorer,” tegasnya.
Para tenaga honorer berharap agar upaya ini dapat mempercepat kejelasan status mereka sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Polewali Mandar.[*]
